Hasto Kristiyanto Tetap Sekjen Meski Ditahan, Megawati Pegang Komando PDIP

BeritaNasional.com -  Hasto Kristiyanto tetap menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan meskipun ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak menunjuk pelaksana tugas (Plt) Sekjen. Megawati memegang seluruh komando partai.

"Ibu Ketua Umum tidak menunjuk Plt Sekjen. Komando dikendalikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," ujar Ketua Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun, saat konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy, mengatakan bahwa seluruh kader PDIP diminta tetap solid di bawah kepemimpinan Megawati.

"Kepada seluruh kader dan keluarga besar PDI Perjuangan, kami minta untuk tetap tenang dan solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri," ujar Ronny.

PDIP akan mengikuti seluruh proses persidangan praperadilan di PN Jakarta Selatan. Tim Hukum PDIP kembali mengajukan dua berkas perkara praperadilan terkait penetapan tersangka Hasto.

"Kami akan tetap mengikuti praperadilan karena mekanisme praperadilan adalah hak hukum kami, dan Pengadilan Jakarta Selatan telah menjadwalkan sidang pada 3 Maret nanti," ujar Ronny.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proses pergantian antarwaktu (PAW) dan perintangan penyidikan.

Penetapan tersangka tersebut didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024.

"Dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan korupsi terkait proses PAW yang dilakukan tersangka Harun Masiku," ujar Ketua KPK, Setyo Budiyanto, di Gedung Merah Putih pada Kamis (20/2/2025).

Setyo mengatakan Hasto turut memberikan hadiah atau janji kepada eks Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, dan eks Anggota Bawaslu, Agustiani Tio.

Dalam perkara ini, Hasto dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.