DPR Sebut Surpres Revisi UU Polri Belum Diterima, Baru Terkait Revisi UU TNI

BeritaNasional.com - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengaku belum ada Surat Presiden (Surpres) terkait revisi UU Polri masuk ke DPR. Hal itu menanggapi beredarnya salinan Surat Presiden Nomor RI-13/Pres/02/2025 tentang Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Belum ada (Surpres revisi UU Polri)," kata Adies dikutip Jumat (21/2/2025).

Pada periode 2019-2024, DPR telah menerima dua Surpres terkait revisi UU TNI dan Polri dari Presiden ketujuh Joko Widodo.

Namun, pada periode saat ini Surpres dikirim ulang ke DPR karena ada perubahan menteri yang menjadi wakil pemerintah disebabkan perubahan nomenklatur kementerian di era Presiden Prabowo Subianto.

Namun, Adies memastikan, baru Supres revisi UU TNI yang sudah dikirimkan Istana kepada DPR.

"Yang lama itu ada TNI Polri kemudian karena ada perubahan nomenklatur kementerian ini diubah diajukan kembali siapa yang diutus presiden," kata politikus Golkar ini.

"Tapi yang baru masuk TNI," sambungnya.

Surat Presiden Nomor RI-13/Pres/02/2025 tentang Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang beredar tertulis dibuat pada tanggal 13 Februari 2025.

Dalam surat tersebut tertulis bahwa Surpres dikirimkan ke DPR karena ada perubahan wakil pemerintah untuk membahas revisi UU Polri. Hal itu disebabkan ada perubahan nomenklatur kementerian di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri yang ditugaskan Presiden Prabowo untuk membahas revisi UU Polri dalam surat terbaru adalah, Menteri Hukum, Menteri Keuangan, dan Menteri Sekretaris Negara.

"Adapun menteri yang kami tugaskan yakni Menteri Hukum, Menteri Keuangan, dan Menteri Sekretaris Negara, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut," tulis Surpres yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.