Setyo Budiyanto Sebut Penangguhan Penahanan Hasto Tergantung Penyidik KPK

BeritaNasional.com -  Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mengatakan bahwa Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, berhak mengajukan permohonan penangguhan penahanan.

“Pengajuan permintaan penangguhan itu adalah hak tersangka,” ujar Setyo melalui pesan tertulis, Selasa (25/2/2025).

Namun demikian, Setyo menegaskan bahwa dirinya tidak bisa menjamin permohonan tersebut akan disetujui oleh penyidik lembaga antirasuah yang menangani kasus Hasto.

“Tapi soal apakah permohonan itu dikabulkan atau tidak, itu adalah kewenangan penyidik,” tuturnya.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Hasto, Ronny Talapessy, mengungkapkan bahwa mereka sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan kliennya ke KPK. Menurut Ronny, keputusan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik.

"Kemarin sudah kami sampaikan. Itu kewenangan penyidik," kata Ronny.

Sebelumnya, KPK resmi menahan Hasto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) dan perintangan penyidikan.

Penetapan tersangka tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024, yang diterbitkan pada 23 Desember 2024.

"Dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto.

"Perkara ini berkaitan dengan dugaan korupsi terkait proses PAW yang dilakukan tersangka Harun Masiku," imbuhnya.

Dalam perkara ini, Hasto dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.