2 Tersangka Baru Pejabat Pertamina Patra Niaga, Punya Peran Pembelian hingga Pengoplosan BBM

BeritaNasional.com - Dua pejabat Pertamina Patra Niaga, yakni Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Maya Kusmaya dan Commodity Trader Edward Corne, harus menyusul tujuh tersangka lainnya yang kini mendekam di balik jeruji besi penjara.
Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina - KKKS untuk periode 2018-2023.
Kedua pejabat tersebut memiliki peran penting dalam modus korupsi ini bersama dengan Riva Siahaan (RS), yang merupakan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga.
“Tersangka MK dan EC, atas persetujuan tersangka RS, melakukan pembelian RON atau produk yang lebih rendah dengan harga RON 92, sehingga menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi yang tidak sesuai dengan kualitas barang,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, saat konferensi pers di Kejagung RI, Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Setelah pembelian selesai, Maya Kusmaya memerintahkan Edward Corne untuk melakukan pengoplosan BBM, dengan tujuan untuk meningkatkan RON dari BBM Pertalite agar bisa dijual dengan harga Pertamax.
Semua itu dilakukan oleh Edward Corne, bekerja sama dengan perusahaan PT Navigator Khatulistiwa yang dikepalai oleh terdakwa Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR), anak dari saudara minyak Mohammad Riza Chalid.
“Proses blending produk kilang dilakukan pada jenis RON 88 dengan RON 92 untuk menghasilkan RON 92 di terminal PT Orbit Terminal Merak, milik tersangka MKAR dan tersangka GRJ, yang dijual dengan harga RON 92,” tambahnya.
“Hal ini tidak sesuai dengan proses pengadaan produk kilang dan korporasi PT Pertamina Patra Niaga,” ujar Qohar.
Pelanggaran Lainnya yang dilakukan Maya Kusmaya dan Edward Corne adalah menggunakan metode spot atau penunjukan langsung, padahal seharusnya menggunakan metode pemilihan langsung dalam jangka panjang untuk memperoleh harga yang wajar.
“Sehingga PT Pertamina Patra Niaga membayar impor produk kilang dengan harga yang tinggi kepada mitra usaha atau DEM,” ungkap Qohar.
Bahkan, dalam proses pembelian minyak mentah itu, kedua tersangka mengetahui dan menyetujui adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka Yoki Firnandi, selaku Dirut PT Pertamina Internasional Shipping.
“Sehingga PT Pertamina Patra Niaga mengeluarkan fee sebesar 13% hingga 15% secara melawan hukum, dan fee tersebut diberikan kepada tersangka MKAR selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa dan tersangka DW selaku komisaris PT Navigator Khatulistiwa,” bebernya.
Atas dugaan perbuatan melawan hukum ini, telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp193,7 triliun. Sehingga, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
Tujuh tersangka lainnya yang telah ditetapkan sebelumnya antara lain: Riva Siahaan selaku Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga, dan Yoki Firnandi selaku Dirut PT Pertamina Internasional Shipping.
Tersangka lainnya adalah Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono selaku Vice President Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina Internasional, MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa, sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan DRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim, sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Merak.
8 bulan yang lalu
GAYA HIDUP | 2 hari yang lalu
EKBIS | 2 hari yang lalu
TEKNOLOGI | 16 jam yang lalu
PERISTIWA | 1 hari yang lalu
HUKUM | 1 hari yang lalu
PERISTIWA | 2 hari yang lalu
OLAHRAGA | 1 hari yang lalu
OLAHRAGA | 22 jam yang lalu
HUKUM | 1 hari yang lalu
OLAHRAGA | 18 jam yang lalu