Menkes Minta Awasi Dana Kesehatan, Sekjen KPK Siap Bersinergi

BeritaNasional.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantisipasi dan mencegah korupsi di lembaga yang dipimpin agar transparan.

Menurut Budi, hal itu selaras dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan korupsi di tanah air. Karena itu, Budi ingin pencegahan korupsi juga dilakukan di sektor kesehatan.

"Bapak presiden kan selalu bilang kita harus bekerja untuk rakyat dan enggak boleh, jangan sampai merugikan negara," ujar Budi di Gedung Merah Putih, Kamis (6/3/2025).

"Jangan sampai merugikan masyarakat. Jadi, kita mau mengantisipasi karena Kementerian Kesehatan itu mendapat cukup besar dana tambahannya," imbuhnya.

Budi mengatakan program unggulan Prabowo ada tiga, yakni cek kesehatan gratis, akselerasi penanganan TBC, dan pembangunan rumah sakit yang akan menghabiskan dana sekitar Rp 10 triliun.

"Kita ada juga program pinjaman dari Bank Dunia untuk melengkapi seluruh infrastruktur kesehatan, 10.000 puskesmas, 514 laboratorium kesehatan masyarakat di kabupaten, kota, dan provinsi," tuturnya.

Selain itu, Budi menyebutkan 514 RSUD di seluruh kabupaten dan kota akan ditingkatkan fasilitas alat kesehatannya. Menurut dia, total dana yang dibutuhkan mencapai Rp 60 triliun.

"Nah, dalam prinsip keterbukaan, kita lapor dulu ke KPK. Ini adalah proyek-proyek besar, kita minta didampingi, diawasi, dan dikasih tahu jika ada informasi mengenai penyimpangan," kata Budi.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa menyampaikan lembaga antirasuah akan mengawal tiga program unggulan Prabowo di sektor kesehatan.

"Kami akan bersama-sama bersinergi dengan Kementerian Kesehatan. Dari Kedeputian Pencegahan, terus melakukan kajian-kajian yang nanti hasilnya bisa dibantu oleh Kementerian Kesehatan," ujar Cahya.

"Prinsipnya, KPK akan terus mendukung Kementerian Kesehatan," tandasnya.