Usai Sambangi Kejagung, Pemprov DKI Bakal Minta Polisi dan KPK untuk Awasi Penggunaan APBD

BeritaNasional.com -  Pemprov DKI Jakarta akan melibatkan seluruh aparat penegak hukum, seperti KPK, Polri, dan TNI, untuk mengawasi penggunaan APBD.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Pramono Anung usai meminta Kejaksaan Agung untuk turut mengawasi penggunaan APBD pada Jumat (7/3/2025) hari ini.

"Biasanya semua aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, KPK, Kejaksaan Agung, dan nanti pada waktunya TNI, akan saya ajak terlibat," kata Pramono kepada wartawan di Balai Kota.

Pramono mengatakan, ia ingin menggandeng seluruh pihak untuk memajukan pembangunan di Jakarta.

"Oleh karena itu, saya menjamin keterbukaan terhadap seluruh aparat penegak hukum ketika memimpin Jakarta," lanjut Pramono.

"Saya ingin menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak. Jadi, jika memang ada masalah, saya tidak ingin menutupi masalah yang ada di DKI, siapapun itu. Tetapi, jika kerja samanya baik, tentu hasilnya akan lebih baik," ujarnya.

Lebih lanjut, Pramono mengimbau para ASN untuk tidak ragu dalam mengambil keputusan yang dapat memajukan Jakarta.

"Dan ini juga saya sampaikan kepada ASN, terutama kepada kepala dinas, kepala biro, dan asisten. Ketika mereka harus mengambil keputusan, tidak boleh ragu-ragu dan tidak perlu takut," ucap Pramono.

"Karena jika Jakarta ingin ada perubahan signifikan, mereka juga harus berani mengambil keputusan untuk itu. Dan saya bertanggung jawab untuk itu," tambahnya menutup pembicaraan.