FOLU Diisi Banyak Kader PSI, Komisi IV DPR Ingatkan Potensi Konflik Kepentingan

BeritaNasional.com - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengingatkan proses rekrutmen Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 harus transparan dan berdasarkan kompetensi yang sesuai dengan tujuan program. 

Hal itu menanggapi anggota FOLU diisi oleh kader-kader PSI yang merupakan partai Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

"Proses rekrutmen anggota tim FOLU Net Sink 2030 harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan kompetensi yang sesuai dengan tujuan program, yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan dan penggunaan lahan," kata Johan dalam keterangannya pada Minggu (9/3/2025).

Menurut Johan, publik perlu mengetahui proses seleksi agar penunjukan ini bukan hanya sekadar bagi-bagi kekuasaan.

"Publik berhak mengetahui mekanisme seleksi yang dilakukan untuk memastikan bahwa penunjukan ini bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan, melainkan didasarkan pada keahlian yang relevan dengan kebijakan lingkungan hidup," kata politikus PKS ini.

Johan mengingatkan ada kekhawatiran konflik kepentingan dengan penempatan individu yang memiliki afiliasi politik di sektor lingkungan.

"Program FOLU Net Sink 2030 adalah program nasional yang harus dikelola secara profesional dan independen, bukan sebagai alat politik yang menguntungkan kelompok tertentu. Oleh karena itu, evaluasi terhadap komposisi tim perlu dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil murni untuk kepentingan bangsa dan lingkungan," ujarnya.

Menurut Johan, meski anggarannya berasal dari donor internasional, bukan APBN, FOLU perlu transparan dalam pengelolaan dan penggunaannya.

"Detail mengenai sumber dana, besaran honor yang diberikan, serta mekanisme pengalokasian anggaran harus dibuka ke publik untuk menghindari penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini," ujarnya.

FOLU ini harus dipimpin dan dikelola orang yang memiliki kapasitas di bidang kehutanan, lingkungan hidup dan perubahan iklim sebagai program strategis memitigasi perubahan iklim. Profesionalisme harus menjadi prioritas utama agar program berjalan efektif dan tidak hanya jadi wacana politik.

"Oleh karena itu, saya mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menjelaskan secara terbuka mekanisme seleksi tim FOLU Net Sink 2030, memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, serta melakukan evaluasi agar program ini benar-benar membawa manfaat bagi lingkungan dan masyarakat," tandasnya.