Makin Mencemaskan, Kang Dedi Bakal Minta Pendapat Pakar IPB soal Kerugian Alih Fungsi Lahan di Jabar

BeritaNasional.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi bakal meminta pendapat dari pakar Institut Pertanian Bogor (IPB) atas polemik alih fungsi lahan yang belakang menimbulkan masalah lingkungan, salah satunya banjir di beberapa daerah.

Menurutnya, pendapat dari pakar IPB dimaksudkan untuk menghitung kerugian akibat dampak dari alih fungsi lahan yang diduga telah melanggar aturan tata kelola ruangan, berujung kerugian secara materi maupun lingkungan.

“Gini, saya sudah, nanti hari Senin berkirim surat ke IPB untuk meminta pakar IPB menghitung problem kerugian negara yang ditimbulkan karena alih fungsi lahan. Baik aspek keuangan maupun lingkungan,” kata pria yang akrab disapa Kang Dedi, Rabu (2/4/2025).

Dengan adanya pendapat pakar, lanjut Kang Dedi, itu bisa menjadi dasar melakukan evaluasi terhadap perizinan alih fungsi lahan yang terjadi selama ini di wilayah Jawa Barat. Termasuk di kawasan Puncak Bogor yang tengah menjadi sorotan.

“Semua di Jawa Barat. Kan ini bukan hanya Eiger ya, berbagai bangunan dan tambang liar. Tambang liar di Jawa Barat kan lebih dari 200 tambang,” ujarnya.

Kang Dedi menyebut kalau alih fungsi lahan di Jawa Barat banyak diduga menyalahi aturan. Bahkan, telah sampai pada tingkat mencemaskan yang bisa berdampak pada kerugian masyarakat.

“Ini kan Jawa Barat sudah sampai pada tingkat mencemaskan. Gunungnya mencemaskan, aliran sungainya mencemaskan, bangun rumahnya mencemaskan. Tugas gubernur adalah menghilangkan seluruh kecemasan itu,” ujarnya.

Adapun, Kang Dedi mengakui bekal dari pendapat Pakar IPB yang telah menghitung seluruh kerugian akibat alih fungsi lahan. Akan menjadi bahan untuk nantinya dikonfirmasi kepada para pihak pengusaha yang mengolah lahan tersebut.

“Oh nanti, saya kan tidak akan dulu bicara sebelum ada pendapat pakar. Kan saya tidak boleh ngarang. Jadi kalau nanti saya bicara, biarkan nanti para pengusaha diundang mengikuti paparan yang disampaikan oleh pakar. Jadi kalau saya bicara nanti dianggap, oh Pak Deddy ada lobi,” ujarnya.

Sebelumnya, polemik alih fungsi lahan di Puncak Bogor sempat menjadi sorotan. Karena karena diduga menjadi penyebab banjir di Jabodetabek. Alih fungsi lahan ini melibatkan PTPN VIII yang mengelola kebun teh di Puncak dan PT Jaswita yang menjadi mitra pemanfaatan lahan. 

Atas hal tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi pun sempat mendesak agar PTPN VIII untuk menghentikan alih fungsi lahan di kawasan Puncak.