Berita Kuhp Baru - Berita Nasional

Mensesneg Prasetyo Hadi (Beritanasional/Elvis)

POLITIK

Mensesneg: Penyusunan RUU KUHAP Dilakukan Secara Partisipatif dan Terbuka

Kamis, 13 November 2025 | 18:41 WIB

BeritaNasional.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, proses penyusunan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah dilaksanakan secara partisipatif dan terbuka. Telah melibatkan...

POLITIK

DPR dan Pemerintah Setujui RUU KUHAP Segera Disahkan di Rapat Paripurna

Kamis, 13 November 2025 | 18:12 WIB

BeritaNasional.com - Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyetujui RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk segera disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. Komisi...

Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin (Beritanasional/Bachtiar)

HUKUM

LPSK Jabarkan Alasan Ingin Masuk Dalam Kesatuan Sistem Peradilan Pidana

Rabu, 05 November 2025 | 10:00 WIB

BeritaNasional.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjabarkan alasan agar bisa masuk dalam satu kesatuan sistem peradilan pidana terpadu seiring rencana revisi Undang-Undang Nomor...

HUKUM

Minta KUHAP Baru Segera Disahkan, Wamenkum : Kalau Tidak, Semua Tahanan Bisa Dibebaskan

Kamis, 18 September 2025 | 18:27 WIB

BeritaNasional.com - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward O.S. Hiariej meminta agar revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) segera disahkan menjadi undang-undang.

Jaksa Agung ST. Burhanuddin. (Foto/Istimewa)

PERISTIWA

Jaksa Agung Sebut Pemulihan Aset Lewat Kesepakatan Penundaan Penuntutan Jadi Terobosan Baru

Kamis, 21 Agustus 2025 | 15:44 WIB

BeritaNasional.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebutkan pentingnya penerapan pendekatan follow the asset dan follow the money melalui mekanisme deferred prosecution agreement (DPA) atau kesepakatan...

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama koalisi asosiasi advokat memberikan masukan terhadap RUU KUHAP. (BeritaNasional/Elvis Sendouw)

HUKUM

Koalisi Advokat Dukung DPR Tuntaskan RUU KUHAP 2025

Senin, 21 Juli 2025 | 16:38 WIB

BeritaNasional.com - Komisi III DPR RI mendapatkan dukungan untuk meneruskan dan menyelesaikan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dukungan disampaikan Koalisi Organisasi Advokat Pendukung...

Pimpinan Komisi II bersama anggota memberikan keterangan terkait RUU KUHAP. (BeritaNasional/Elvis Sendouw)I

HUKUM

Komisi III Akan Tentukan Nasib Revisi KUHAP Pekan Depan

Kamis, 17 Juli 2025 | 15:47 WIB

BeritaNasional.com - Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menyebut hasil kerja tim perumus dan tim sinkronisasi revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan...

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. (BeritaNasional/Elvis)

POLITIK

Komisi III DPR Ungkap Revisi KUHAP Memuat 334 Pasal

Selasa, 08 Juli 2025 | 16:03 WIB

BeritaNasional.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan ada 334 pasal dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan sepuluh substansi pokok baru.

HUKUM

Kejagung Soroti KUHP Baru bagi Pers terkait Delik Penyerangan Martabat Presiden

Senin, 30 Juni 2025 | 13:20 WIB

BeritaNasional.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyoroti delik penyerangan terhadap martabat presiden dan wakil presiden yang berpotensi merugikan wartawan atau pers.

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar saat Coaching Clinic, Memahami Delik Pers dalam KUHP Baru. (BeritaNasional/Panji)

HUKUM

Kejagung Soroti Pentingnya Wartawan Paham KUHP Baru

Senin, 30 Juni 2025 | 12:05 WIB

BeritaNasional.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menilai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam landscape pers di Indonesia.