Berita Putusan Mk - Berita Nasional

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Beritanasional/Lydia)

PENDIDIKAN

Jakarta Siap Terapkan Sekolah Swasta Gratis, Tunggu Payung Hukum dari Pemerintah Pusat

Sabtu, 16 Agustus 2025 | 05:00 WIB

BeritaNasional.com - Pemprov Jakarta saat ini menanti kejelasan regulasi dari pemerintah pusat untuk menerapkan program sekolah swasta gratis secara lebih luas.

Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyambut Presiden Prabowo Subianto. (Foto/Tim Media DPR)

POLITIK

Puan Ungkap 10 Masalah yang Jadi Perhatian Rakyat, Mulai Rekening Dormant hingga Royalti Lagu

Jumat, 15 Agustus 2025 | 15:57 WIB

BeritaNasional.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan memberikan perhatian besar terhadap sepuluh masalah utama yang menjadi perhatian publik. Masalah-masalah ini diangkat dari berbagai aspirasi...

Anggota DPR Fraksi NasDem Ujang Bey. (BeritaNasional/dok NasDem)

POLITIK

Putusan Pemisahan Pemilu Digugat, NasDem: Buka Ruang Perdebatan di MK

Kamis, 07 Agustus 2025 | 14:45 WIB

BeritaNasional.com - Anggota Komisi II DPR Ujang Bey menanggapi gugatan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pelaksanaan pemilu tingkat nasional dan daerah....

Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia dengan tema "Menata Ulang Demokrasi: Implikasi Putusan MK dalam Revisi UU Pemilu". (BeritaNasional/Elvis Sendouw)

GALERI

MPR Bersama KWP Gelar Diskusi Bahas Implikasi Putusan MK dalam Revisi UU Pemilu

Rabu, 06 Agustus 2025 | 18:55 WIB

BeritaNasional.com - Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR menggelar Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia dengan tema "Menata...

Ketum Partai Nasdem Surya Paloh berpidato saat Rapat Koordinasi Wantim Nasdem se-Indonesia di Jakarta, Jumat (14/2/2025).(Beritanasional.com/Oke Atmaja)

POLITIK

Gelar Rakernas, NasDem Bakal Bahas Masalah Sistem Pemilu

Selasa, 05 Agustus 2025 | 21:14 WIB

BeritaNasional.com - Partai NasDem akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Kota Makassar pada 8–10 Agustus 2025. Dalam Rakernas ini, NasDem akan melakukan konsolidasi nasional...

Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron (BeritaNasional/Elvis Sendouw)

POLITIK

Partai Demokrat Akui Diskusi Masalah Pemisahan Pemilu dengan Partai Lain

Selasa, 05 Agustus 2025 | 16:20 WIB

BeritaNasional.com - Partai Demokrat disebut berkomunikasi dengan beberapa partai membahas isu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah. Pembahasan itu untuk menentukan...

Sekjen Gerindra periode 2025–2030 Sugiono. (Foto/Dok Gerindra)

POLITIK

Sekjen Gerindra Sayangkan Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Sabtu, 02 Agustus 2025 | 03:00 WIB

BeritaNasional.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono, menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan penyelenggaraan Pemilu nasional dan Pemilu daerah. Menurutnya, keputusan ini tidak...

Rapat Pleno dan Rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg). (BeritaNasional/Elvis Sendouw)

POLITIK

Tidak Ikuti Putusan MK, Anggota Baleg Usul Pemisahan Pemilu Legislatif dan Eksekutif

Rabu, 30 Juli 2025 | 20:30 WIB

BeritaNasional.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengungkapkan pihaknya sedang mengkaji pemisahan pemilu berdasarkan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif sehingga tidak mengikuti...

Anggota Baleg DPR Firman Soebagyo. (BeritaNasional/dok Golkar)

POLITIK

Anggota Baleg Sebut Tidak Ada Instrumen Hukum untuk Perpanjangan Jabatan DPRD dan Kepala Daerah Akibat Pemisahan Pemilu

Rabu, 30 Juli 2025 | 19:44 WIB

BeritaNasional.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo mengungkap masalah pemisahan pemilu nasional dan daerah. Menurut Firman, dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu membuat...

Ilustrasi Pemilu. (BeritaNasional/Oke Atmaja)

POLITIK

Komisi II DPR: Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Tak Relevan Pasca Putusan MK

Rabu, 30 Juli 2025 | 15:43 WIB

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai, usulan kepala daerah dipilih DPRD tidak lagi relevan. Sebabnya sudah ada Putusan Mahkamah...