Berita Suap Jabatan - Berita Nasional

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. (Foto/istimewa).

HUKUM

KPK Ungkap Alasan Belum Panggil Raja Juli dalam Kasus Kuansing

Kamis, 23 Juli 2026 | 06:04 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan belum memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi nonaktif Suhardiman...

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (tengah) bersama jajaran dan pemangku kepentingan di Desa Liagu, Provinsi Kalimantan Utara, Sabtu (7/2/2026).(Foto/HO/M4CR)

HUKUM

KPK Buka Peluang Pengembangan Penyidikan Kasus Amplop Bupati Kuansing ke Menhut

Selasa, 21 Juli 2026 | 11:38 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mengembangkan penyidikan dalam perkara dugaan pemberian amplop berisi uang dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Suhardiman Amby kepada...

Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Praswad Nugraha. (BeritaNasional/Panji)

HUKUM

Eks Penyidik KPK: Penolakan Laporan Gratifikasi Harus Berlanjut ke Penegakan Hukum

Sabtu, 18 Juli 2026 | 18:28 WIB

BeritaNasional.com - Eks Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Praswad Nugraha meminta lembaga antirasuah segera membuka penyelidikan baru.

Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito. (BeritaNasional/Ami)

HUKUM

IM57+ Minta KPK Beri Kepastian Hukum Status Uang Amplop Raja Juli

Sabtu, 18 Juli 2026 | 16:00 WIB

BeritaNasional.com - IM57+ Institute meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan kepastian hukum terkait status uang dalam kasus pemberian amplop dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif...

Mantan penyidik KPK Praswad Nugraha (dua dari kiri) saat diwawancarai. (BeritaNasional/Panji)

HUKUM

Praswad Nugraha Sebut Laporan Gratifikasi Raja Juli Tak Hentikan Proses Hukum

Sabtu, 18 Juli 2026 | 15:40 WIB

BeritaNasional.com - Eks Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Praswad Nugraha menegaskan pelaporan maupun penolakan atas suatu pemberian tidak otomatis mengakhiri proses hukum.

HUKUM

IM57+ Desak KPK Buka Penyelidikan Dugaan Suap di Balik Amplop Raja Juli

Sabtu, 18 Juli 2026 | 09:17 WIB

BeritaNasional.com - IM57+ Institute mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyelidikan dugaan suap terkait pemberian amplop dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Riau nonaktif Suhardiman Amby...

Komisi Pemberantasan Korupsi. (Beritanasional.com/Oke Atmaja)

HUKUM

KPK Tolak Laporan Gratifikasi Menhut Raja Juli Antoni, Ini Alasannya

Jumat, 17 Juli 2026 | 14:18 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak laporan gratifikasi Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni terkait dugaan penerimaan amplop dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif,...

Gedung Merah Putih KPK. (BeritaNasional/Panji Septo).

HUKUM

KPK: Penanganan Laporan Gratifikasi Raja Juli Selesai, Penyidikan Kuansing Tetap Berjalan

Jumat, 17 Juli 2026 | 11:40 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penanganan laporan gratifikasi Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni telah selesai di ranah Direktorat Gratifikasi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (BeritaNasional/Panji).

HUKUM

KPK Rampungkan Verifikasi Laporan Gratifikasi Raja Juli, Hasilnya Dirahasiakan

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:40 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan verifikasi dan analisis atas laporan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani (kiri) tiba di gedung KPK usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT). (BeritaNasional/Elvis Sendouw)

HUKUM

KPK Telusuri Asal Uang Rp21,2 Miliar dalam Kasus Bupati Sukoharjo

Sabtu, 11 Juli 2026 | 13:17 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelusuri asal-usul uang sitaan sekitar Rp21,2 miliar dalam perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani (ES).