Berita Kekosongan Hukum - Berita Nasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat dengar pendapat umum membahas RUU PPRT. (BeritaNasional/Elvis Sendouw)

POLITIK

Akhirnya! Jaminan Sosial dan Upah Layak Jadi Usulan RUU PPRT

Jumat, 13 Maret 2026 | 17:17 WIB

BeritaNasional.com - Sejumlah usulan dari berbagai pihak telah tercatat dari hasil Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi DPR RI dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja...

Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat dengar ppendapat umum membahas RUU PPRT. (BeritaNasional/Elvis Sendouw)

POLITIK

Kemnaker Ungkap Penyelesaian Perselisihan Pekerja Rumah Tangga Masih Ada Kekosongan Hukum, Usul Diatur dalam RUU PPRT

Rabu, 11 Maret 2026 | 12:28 WIB

BeritaNasional.com - Sekretaris Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi mengusulkan aturan mengenai penyelesaian perselisihan di luar pengadilan terkait pekerja rumah tangga diatur dalam RUU Pekerja Rumah...

Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia, Rieke Diah Pitaloka saat rapat dengan Baleg DPR RI. (BeritaNasional/Ahda).

POLITIK

Rieke Minta DPR Akhiri Penantian 22 Tahun Pengesahan RUU PPRT

Kamis, 05 Maret 2026 | 11:56 WIB

BeritaNasional.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI didesak agar segera menyelesaikan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

POLITIK

DPR: Undang-undang Peradilan Militer Konstitusional dan Mengikat

Kamis, 26 Februari 2026 | 07:30 WIB

BeritaNasional.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan, ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer konstitusional dan memiliki hukum mengikat.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat memberikan keterangan. (BeritaNasional/Elvis Sendouw/HO Foto Parlemen)

POLITIK

Revisi UU Polri, Komisi III DPR Bahas 17 Kementerian-Lembaga yang Bisa Ditempati Polisi Aktif

Senin, 26 Januari 2026 | 14:50 WIB

BeritaNasional.com - Komisi III akan mengadaptasi Peraturan Kepolisian 10 Tahun 2025 tentang 17 Kementerian/Lembaga yang bisa dijabat polisi aktif. Aturan tersebut bakal masuk dalam revisi...

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Komisi III DPR. (BeritaNasional/YouTube TVR Parlemen)

HUKUM

Kapolri Minta DPR Adaptasi Perpol 10/2025 dalam Revisi UU Polri soal Polisi Isi Jabatan Sipil

Senin, 26 Januari 2026 | 12:19 WIB

BeritaNasional.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, keluarnya Peraturan Polri No. 10 Tahun 2025 (Perkap) bukan untuk melawan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Diketahui, Perpol itu...

Ilustrasi gedung DPR RI. (BeritaNasional/Elvis Sendouw)

HUKUM

DPR Susun RUU Hukum Acara Perdata, Ini Urgensinya

Kamis, 15 Januari 2026 | 15:11 WIB

BeritaNasional.com - Komisi III DPR RI tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata (Haper).

TEKNOLOGI

AI di Indonesia Butuh Kepastian Hukum, Teori PARADIXIA Jadi Solusi Akademik

Sabtu, 13 Desember 2025 | 18:45 WIB

BeritaNasional.com - Perkembangan pesat kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI) di Indonesia menuntut kehadiran kerangka hukum yang adaptif dan berlandaskan nilai kebangsaan. Tantangan itu menjadi...

Ketua Umum DPP Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) Henry Yosodiningrat. (Foto/YouTube TV Parlemen)

HUKUM

Pidana Minimum Narkotika Dianggap Masih Diperlukan di Dalam RUU Penyesuaian Pidana

Selasa, 02 Desember 2025 | 11:58 WIB

BeritaNasional.com - Ketua Umum DPP Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) Henry Yosodiningrat mengusulkan RUU Penyesuaian Pidana mengatur pembedaan korban penyalahgunaan narkotika dengan pelaku peredaran narkotika....

Wakil Menteri Hukum Edward O.S. Hiariej. (Ashar/SinPo.id)

POLITIK

RUU Penyesuaian Pidana Atur Delik Narkotika, Pidana Minimum untuk Pengguna Dihapus

Senin, 01 Desember 2025 | 13:09 WIB

BeritaNasional.com - RUU Penyesuaian Pidana akan mengatur delik narkotika. Sebelumnya, beberapa pasal terkait pidana narkotika dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dihapus.