Berita Ketentuan Baru - Berita Nasional

Anggota Dewas KPK Benny Mamoto (BeritaNasional/istimewa)

HUKUM

Dewas KPK Dorong Terbitnya Juknis Penindakan di Masa Transisi KUHAP Baru

Kamis, 21 Mei 2026 | 10:17 WIB

BeritaNasional.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menegaskan penting dalam mempercepat penerbitan petunjuk teknis (juknis) terkait Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru demi memastikan...

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi. (Foto/Bakom RI).

EKBIS

5 Bukti Pasar Saham Indonesia Kini Makin Transparan, Apa Saja Itu?

Senin, 13 April 2026 | 22:16 WIB

BeritaNasional.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa pasar saham Indonesia kini semakin transparan dan selaras dengan standar global.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat memberikan keterangan pers. (BeritaNasional/Panji Septo)

HUKUM

KPK Panggil Eks Staf Ahli Mensos di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos

Kamis, 26 Februari 2026 | 14:52 WIB

BeritaNasional.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemanggilan untuk memeriksa Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Edi Suharto.

Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (DNRL) Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo/Rudy Tanoe. (BeritaNasional/tangkapan layar)

HUKUM

KPK Perpanjang Masa Cekal Rudy Tanoe dan Dua Tersangka Lain

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:10 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa cekal terhadap Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (DNRL), Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (Rudy Tanoe).

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berjalan menuju ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/12/2025). (Beritanasional.com/Oke Atmaja)

HUKUM

Pembatasan Pencekalan Saksi Bisa Hambat Penyidikan KPK

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:06 WIB

BeritaNasional.com - Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito menyoroti ketentuan Pasal 141 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang membatasi pencekalan terhadap saksi.

Ilustrasi Baleg DPR RI. (BeritaNasional/Ahda)

HUKUM

RUU Masyarakat Hukum Adat Atur Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan

Kamis, 22 Januari 2026 | 08:07 WIB

BeritaNasional.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai membahas draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat.

Laras Faizati usai vonis bebas bersyarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (Foto/Istimewa)

POLITIK

Komisi III DPR Sebut Vonis Laras Faizati Buktikan Manfaat Positif KUHP dan KUHAP Baru

Kamis, 15 Januari 2026 | 17:35 WIB

BeritaNasional.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menanggapi vonis terdakwa penghasutan pembakaran gedung Mabes Polri Laras Faizati yang dijatuhkan hukuman masa percobaan enam bulan, dan...

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto (BeritaNasional/Oke Atmaja).

HUKUM

Ketua KPK Siap Jalankan KUHP Serta KUHAP Baru

Selasa, 06 Januari 2026 | 14:43 WIB

BeritaNasional.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto memastikan lembaganya menjalankan KUHP serta KUHAP baru yang resmi berlaku sejak 2 Januari 2026.

HUKUM

Kata KPK soal KUHAP Baru

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:23 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penjelasan terkait penerapan KUHAP baru yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. KPK mengaku tak menemukan hambatan karena beleid...

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. (BeritaNasional/Elvis Sendouw)

POLITIK

DPR: KUHP Baru Atur Penghinaan Presiden Lebih Ketat, Proses Hukum Harus Lewat Aduan

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:00 WIB

BeritaNasional.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan, ketentuan baru pidana penghinaan presiden dalam KUHP memperbaiki pengaturan yang lama.