Berita Kuhap - Berita Nasional

Komisi III DPR menandatangani berita acara persetujuan tingkat I terhadap revisi Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (BeritaNasional/Elvis Sendouw)

GALERI

Komisi III dan Pemerintah Setujui RUU KUHAP Dibawa ke Paripurna DPR

Kamis, 13 November 2025 | 19:38 WIB

BeritaNasional.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi (tengah), Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej (tengah belakang), Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kedua...

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menerima audiensi Aliansi Mahasiswa Nusantara. (BeritaNasional/Elvis Sendouw)

POLITIK

RUU KUHAP Siap Disahkan, Ketua Komisi III Pastikan Paripurna Digelar Pekan Depan

Kamis, 13 November 2025 | 18:54 WIB

BeritaNasional.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pengesahan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan disahkan pada rapat paripurna yang digelar pekan...

Mensesneg Prasetyo Hadi (Beritanasional/Elvis)

POLITIK

Mensesneg: Penyusunan RUU KUHAP Dilakukan Secara Partisipatif dan Terbuka

Kamis, 13 November 2025 | 18:41 WIB

BeritaNasional.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, proses penyusunan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah dilaksanakan secara partisipatif dan terbuka. Telah melibatkan...

POLITIK

DPR dan Pemerintah Setujui RUU KUHAP Segera Disahkan di Rapat Paripurna

Kamis, 13 November 2025 | 18:12 WIB

BeritaNasional.com - Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyetujui RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk segera disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. Komisi...

Pimpinan Komisi III saat memberikan keterangan terkait KUHAP. (BeritaNasional/Elvis Sendouw/HO Foto Parlemen)

HUKUM

Revisi KUHAP Masukkan Pengamatan Hakim Sebagai Alat Bukti

Kamis, 13 November 2025 | 14:40 WIB

BeritaNasional.com - Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memasukan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Hal itu diatur dalam Pasal 222 mengenai jenis alat bukti....

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. (BeritaNasional/Elvis Sendouw)

POLITIK

Soal Revisi KUHAP, Komisi III DPR Ingatkan MA Tidak Buat Aturan Menyimpang

Kamis, 13 November 2025 | 14:12 WIB

BeritaNasional.com - Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur penyitaan terhadap benda yang pemiliknya tidak diketahui. Penyidik harus mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri.

Suasana sidang putusan Hasto Kristiyanto. (Foto/Tangkapan Layar)

POLITIK

Revisi KUHAP Disepakati, Penyitaan Mendesak Kini Bisa Tanpa Izin Ketua PN

Kamis, 13 November 2025 | 14:04 WIB

BeritaNasional.com - Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur ketentuan penyitaan mendesak tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri (PN).

HUKUM

KPK Geledah 6 Lokasi di Ponorogo Terkait Kasus Suap dan Gratifikasi

Rabu, 12 November 2025 | 07:40 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan rangkaian penggeledahan di Ponorogo, Jawa Timur, terkait kasus dugaan korupsi suap pengurusan jabatan, suap proyek pengadaan, serta...

HUKUM

Geledah Kantor Gubernur Riau, KPK Sita Sejumlah Dokumen dan Barang Bukti Elektronik

Selasa, 11 November 2025 | 06:54 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemabli melakukan penggeledahan di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru pada Senin (10/11/2025) kemarin, terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi untuk pengurusan...

Pakar Telematika, Roy Suryo usai menjalani pemeriksaan (BeritaNasional/Bachtiar)

HUKUM

Roy Suryo Cs Siap Hadiri Pemeriksaan di Polda Metro Jaya Terkait Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

Senin, 10 November 2025 | 13:10 WIB

BeritaNasional.com - Pengacara Pakar Telematika dan Tim Pembela Aktivis dan Ulama (TPUA), Ahmad Khozinudin menyatakan kliennya akan memenuhi undangan pemeriksaan yang dilayangkan Polda Metro Jaya...