Berita Lakso Anindito - Berita Nasional

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel jadi tersangka. (BeritaNasional/Oke Atmaja)

PERISTIWA

IM57+ Sebut Noel Tak Paham Konstruksi Hukum Kasus Korupsi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 15:16 WIB

BeritaNasional.com - Ketua IM57+ Lakso Anindito menilai pernyataan eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer (Noel) yang memprotes perbedaan tuntutan antar terdakwa mencerminkan ketidakpahaman terhadap konstruksi...

Noel minta amnesti (Beritanasional/Oke Atmadja)

HUKUM

IM57+ Nilai Tuntutan 5 Tahun untuk Noel Sudah Wajar

Sabtu, 23 Mei 2026 | 14:00 WIB

BeritaNasional.com - Ketua IM57+ Lakso Anindito menilai tuntutan yang dijatuhkan kepada mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau Noel, sudah sejalan dengan prinsip pemberatan hukuman...

Ilustrasi Pemilu. (BeritaNasional/Oke Atmaja)

HUKUM

IM57+ Institute Dorong Reformasi Integritas Pemilu Usai Temuan Potensi Suap

Senin, 27 April 2026 | 16:00 WIB

BeritaNasional.com - Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito menilai temuan Direktorat Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai potensi suap dalam proses pemilu harus dimanfaatkan sebagai momentum...

Ketua IM57+ Lakso Anindito. (BeritaNasional/Panji Septo)

HUKUM

IM57+ Institute: Pemilu Jadi Titik Paling Krusial dalam Skema Korupsi Nasional

Senin, 27 April 2026 | 12:00 WIB

BeritaNasional.com - Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito menyoroti temuan Direktorat Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang potensi suap untuk memanipulasi hasil pemilu.

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang usai ditetapkan tersangka oleh KPK. (Foto/istimewa)

HUKUM

IM57+ Institute Dorong Penindakan Pelaku Intelektual Pembakaran Rumah Saksi Kasus Bekasi

Kamis, 09 April 2026 | 15:47 WIB

BeritaNasional.com - Pembakaran rumah salah satu saksi dalam perkara suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi Jawa Barat merupakan bentuk teror yang harus segera...

HUKUM

IM57+ Institute Soroti Intimidasi Saksi Korupsi Bekasi, Dorong KPK Ambil Langkah Tegas

Kamis, 09 April 2026 | 15:15 WIB

BeritaNasional.com - IM57+ Institute menyoroti dugaan pembakaran rumah salah satu saksi dalam perkara suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji dan penyelenggaraan ibadah haji Yaqut Cholil Qoumas (tengah) mengenakan rompi tahanan. (Beritanasional.com/HO/Oke Atmaja)

HUKUM

KPK Izinkan Yaqut Tahanan Rumah, Gelombang Kritik Bermunculan

Senin, 23 Maret 2026 | 08:15 WIB

BeritaNasional.com - Keputusan KPK mengalihkan penahanan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024, Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah menuai kritikan. Keputusan KPK itu...

Tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji Yaqut Cholil Qoumas di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/3/2026). (Beritanasional.com/HO/Oke Atmaja)

HUKUM

Yaqut Jadi Tahanan Rumah, KPK Beri Keistimewaan?

Minggu, 22 Maret 2026 | 14:20 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengizinkan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024-2025 Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah. Keputusan tersebut dipertanyakan sejumlah...

KPK Tangkap Tangan Tersangka Terkait Pemerasan dan Penerimaan Lainnya di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. (Foto/KPK)

HUKUM

OTT Jadi Obat Paling Efektif Tangkap Kepala Daerah, Sosialisasi Sia-sia

Selasa, 17 Maret 2026 | 15:27 WIB

BeritaNasional.com - Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito menilai maraknya operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah di Jawa Tengah dipicu persoalan struktural yang belum terselesaikan, khususnya...

Bupati Pekalongan Jawa Tengah Fadia Arafiq, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, usai menjalani pemeriksaan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/3/2026).(Beritanasional.com/ho/Oke Atmaja)

HUKUM

3 Kali OTT di Jawa Tengah Bukti Kesadaran Antikorupsi Kepala Daerah Rendah

Selasa, 17 Maret 2026 | 13:00 WIB

BeritaNasional.com - Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito menilai operasi tangkap tangan (OTT) ketiga di Jawa Tengah mencerminkan rendahnya kesadaran antikorupsi para kepala daerah.