IM57+ Institute Nilai Suap Jabatan Mencerminkan Lingkaran Setan Korupsi Birokrasi

Oleh: Panji Septo R
Kamis, 02 Juli 2026 | 15:15 WIB
Ketua IM57+ Lakso Anindito. (BeritaNasional/Panji Septo)
Ketua IM57+ Lakso Anindito. (BeritaNasional/Panji Septo)

BeritaNasional.com - IM57+ Institute menyoroti masih adanya kasus dugaan suap dalam pengisian jabatan di lingkungan pemerintah daerah (pemda) yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito mengatakan hal itu menunjukkan masih mengakarnya praktik korupsi dalam sistem promosi aparatur sipil negara (ASN).

Menurut dia, pemberian uang kepada atasan demi memperoleh jabatan menjadi bukti lemahnya sistem karier yang seharusnya didasarkan pada kompetensi dan rekam jejak.

"Modus pemberian kepada atasan untuk naik jabatan menjadi lingkaran setan korupsi yang terjadi di Indonesia," ujar Lakso dalam keterangan tertulis pada Kamis (2/7/2026).

Menurut Lakso, dugaan suap dalam proses pengisian jabatan menunjukkan masih adanya persoalan mendasar dalam mekanisme promosi pejabat.

"Dugaan pemberian Sekda (sekretaris daerah) kepada bupati untuk mendapatkan posisi Sekda menunjukkan terdapat persoalan mendasar dalam alur karier yang tidak berbasis kompetensi dan pengalaman," katanya.

Ia menilai praktik tersebut membuat orang yang ingin menduduki jabatan strategis terdorong memberikan suap kepada atasannya sehingga penempatan pejabat tidak profesional.

"Bahkan untuk menjadi orang terdekat dari kepala daerah dibutuhkan pemberian suap kepada atasan. Ini akan mengganggu proses penempatan posisi yang profesional," ujarnya.

Lakso menambahkan, kondisi tersebut juga berpotensi mendorong penyalahgunaan anggaran dan proyek pemerintah.

Sebab, kata dia, pejabat lebih terdorong mencari dana melalui praktik korupsi dibanding menunjukkan kinerja.

"Pada akhirnya, pejabat tidak berlomba menunjukkan kinerja terbaik, tetapi malah mencari uang dari manipulasi korupsi sebanyak-banyaknya demi mendapatkan posisi lebih baik," ucapnya.

"Ini akan membuat kerusakan secara sistemik terhadap pola pengalokasian anggaran dan kinerja pada suatu instansi yang membuat lingkaran suap tanpa henti," tandasnya.sinpo

Editor: Tarmizi Hamdi
Komentar: