Berita Penindakan Korupsi - Berita Nasional

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. (Foto/istimewa).

HUKUM

Eks Penyidik KPK: Pelaporan Amplop Menhut Tak Bisa Hapus Unsur Pidana

Selasa, 07 Juli 2026 | 20:11 WIB

BeritaNasional.com - Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Praswad Nugraha menilai pelaporan penerimaan amplop oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tidak serta-merta menghapus dugaan tindak pidana...

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo saat memberikan keterangan pers. (BeritaNasional/Panji Septo)

POLITIK

KPK: Usulan Tambahan Anggaran 2027 Berdasar Kebutuhan Riil Pemberantasan Korupsi

Minggu, 21 Juni 2026 | 11:30 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan usulan tambahan anggaran Tahun 2027 disusun berdasarkan kebutuhan riil organisasi dalam menjalankan mandat pemberantasan korupsi, bukan untuk memperbesar...

Ketua IM57+ Lakso Anindito. (BeritaNasional/Panji Septo)

HUKUM

IM57+ Soroti OTT KPK Era Setyo Budiyanto dan Tantangan Pengembangan Kasus

Rabu, 21 Januari 2026 | 12:15 WIB

BeritaNasional.com - Ketua IM57+ Lakso Anindito menilai operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang periode kepemimpinan Ketua KPK Setyo Budiyanto bersama jajaran pimpinan lain...

Tersangka kasus dugaan korupsi suap pengurangan pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu. (Beritanasional.com/HO/Oke Atmaja)

HUKUM

Eks Penyidik KPK: Korupsi Pajak Ancaman Serius bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 11:31 WIB

BeritaNasional.com - Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Praswad Nugraha menyoroti kasus dugaan korupsi suap pengurangan pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu.

Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Praswad Nugraha. (BeritaNasional/Panji)

HUKUM

Aliran Dana Korupsi Kuota Haji Berpotensi Meluas

Sabtu, 10 Januari 2026 | 15:00 WIB

BeritaNasional.com - Aliran dana dalam perkara korupsi kuota haji 2024 disebut masih terbuka ke berbagai pihak. Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Praswad Nugraha menegaskan penyidik...

Mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman usai dinyatakan bebas dalam sidang di PN Kelas IIA Kendari pada 7 April 2017 silam. (BeritaNasional/YouTube Fadhil Attamimi)

HUKUM

KPK Tegaskan SP3 Kasus Aswad Sulaiman Bebas Intervensi Pihak Manapun

Selasa, 30 Desember 2025 | 10:16 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab tudingan dugaan intervensi pada penghentian penyidikan perkara dugaan suap izin pengelolaan tambang nikel Konawe Utara yang melibatkan mantan Bupati...

Jampidsus Febrie Adriansyah membacakan arahan Jaksa Agung dalam Upacara Peringatan Hakordia 2025 di Jakarta, Selasa (9/12/2025). (Foto/Humas Kejagung)

HUKUM

Arahan Jaksa Agung dalam Hakordia 2025: Berantas Korupsi untuk Kemakmuran Rakyat

Selasa, 09 Desember 2025 | 15:15 WIB

BeritaNasional.com - Jaksa Agung ST. Burhanuddin melalui amanat yang diwakili Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, meminta jajaran Korps Adhyaksa untuk memberantas korupsi...

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyerahkan uang Rp15 triliun lebih kepada Menteri Keuangan Purbaya YS disaksikan Presiden Prabowo Subianto (BeritaNasional/dok Kejagung)

HUKUM

Kejagung Sudah Serahkan Rp15,2 Triliun ke Kas Negara Hasil Penindakan Korupsi 2025

Rabu, 22 Oktober 2025 | 15:24 WIB

BeritaNasional.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) merilis telah menyerahkan uang hasil pengusutan perkara korupsi senilai Rp15,2 triliun ke kas negara. Capaian ini tercatat sepanjang 2025 sebagai...

Ketua KPK Setyo Budiyanto (BeritaNasional/dok KPK)

HUKUM

KPK Ingin Dilibatkan dalam RKUHAP: Ada 17 Poin yang Perlu Sinkronisasi

Jumat, 18 Juli 2025 | 10:34 WIB

BeritaNasional.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto berharap pihaknya dilibatkan dalam proses penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) di DPR RI.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. (BeritaNasional/Panji Septo)

POLITIK

Ini Alasan KPK Minta Anggaran Rp1,35 Triliun ke DPR

Selasa, 15 Juli 2025 | 16:05 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengajukan tambahan anggaran senilai Rp1,34 triliun kepada DPR RI dalam rapat bersama Komisi III.