Berita Penyelenggara Negara

Presiden Prabowo Subianto. (BeritaNasional/Oke Atmaja)

POLITIK

Prabowo Angkat Hadi Poernomo sebagai Stafsus, KPK: Telah Lalui Proses dan Seleksi

Kamis, 15 Mei 2025 | 11:25 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pengangkatan Hadi Poernomo sebagai staf khusus (stafsus) Presiden Prabowo Subianto telah melalui proses dan seleksi.

HUKUM

KPK Panggil Mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi terkait Korupsi Dana Hibah

Rabu, 14 Mei 2025 | 14:21 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan untuk eks Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dana hibah kepada kelompok...

Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Jakarta. (BeritaNasional/Elvis Sendouw)

POLITIK

DPR: Tak Mungkin Kita Buat UU untuk Halangi Pengusutan Korupsi

Kamis, 08 Mei 2025 | 20:16 WIB

BeritaNasional.com - Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron mengatakan, tidak mungkin DPR membuat undang-undang yang menghalangi pengusutan kasus korupsi. Hal itu menanggapi kekhawatiran masyarakat bahwa...

Gedung KPK. (BeritaNasional/Panji Septo)

HUKUM

SEA Action Nilai UU BUMN Tak Bisa Batasi KPK Tangani Korupsi

Kamis, 08 Mei 2025 | 14:56 WIB

BeritaNasional.com - Chairman Southeast Asia Anti Corruption Syndicate (SEA Action) M Praswad Nugraha menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap berwenang menangani kasus korupsi di lingkungan...

Suasana Gedung DPR (BeritaNasional/Elvis)

POLITIK

DPR: UU BUMN 2025 Tak Beri Imunitas pada Direksi dan Komisaris

Kamis, 08 Mei 2025 | 08:45 WIB

BeritaNasional.com - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai UU BUMN yang baru tidak membuat jajaran direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN kebal...

Gedung Merah Putih KPK (BeritaNasional/Panji)

HUKUM

3 Sorotan KPK soal UU BUMN: Penyelenggara Negara hingga Kerugian Negara

Kamis, 08 Mei 2025 | 06:30 WIB

BeritaNasional.com - UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN tengah menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua KPK Setyo Budiyanto (Beritanasional/Panji)

HUKUM

KPK Tegaskan Masih Berwenang Tangani Korupsi di BUMN

Rabu, 07 Mei 2025 | 18:55 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan masih berwenang mengusut kasus korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

POLITIK

Merasa Bertanggung Jawab, Anggota DPR Usul Masyarakat Gugat Pasal Bermasalah UU BUMN

Selasa, 06 Mei 2025 | 17:14 WIB

BeritaNasional.com - Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mendorong masyarakat menggugat UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Mahkamah Konsitusi...

HUKUM

KPK: UU BUMN Tak Halangi Aparat Penegak Hukum Berantas Korupsi

Selasa, 06 Mei 2025 | 16:10 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak menghalangi aparat penegak hukum (APH) untuk memberantas korupsi.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak. (BeritaNasional/Elvis).

HUKUM

KPK Tegaskan Tetap Bisa Menindak Bos BUMN yang Korupsi

Selasa, 06 Mei 2025 | 13:45 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap bisa ditindak jika melakukan korupsi.