Berita Tersangka Korporasi - Berita Nasional

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi. (BeritaNasional/Bachtiarudin Alam)

HUKUM

Kasus OOJ yang Seret Eks Ombudsman Yeka Hendra Berbeda dengan Korupsi Hery Susanto

Kamis, 28 Mei 2026 | 16:50 WIB

BeritaNasional.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menyatakan kasus korupsi yang menjerat Mantan Anggota Ombudsman RI (ORI), Yeka Hendra Fatika dengan Ketua Non-aktif Ombudsman RI periode 2021-2026,...

Jubir KPK Budi Prasetyo saat diwawancarai. (BeritaNasional/Panji)

HUKUM

KPK Dalami Dugaan Upah Pungut Tambang di Kasus Rita Widyasari

Selasa, 26 Mei 2026 | 11:12 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Direktur Penerimaan Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan pada Ditjen Anggaran Kemenkeu, Wawan Sunarjo.

Mantan Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Yeka Hendra Fatika, tersangka kasus Obstruction of Justice kasus migor. (BeritaNasional/Kejagung)

HUKUM

Terlibat Kasus OOJ, Kejagung Ungkap Peran Eks Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika

Selasa, 26 Mei 2026 | 08:39 WIB

BeritaNasional.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mengungkap modus Mantan Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Yeka Hendra Fatika dalam mengubah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait kelangkaan minyak...

Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan mantan Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika sebagai tersangka. (BeritaNasional/Bachtiar)

HUKUM

Eks Ombudsman Yeka Hendra Fatika Jadi Tersangka Kasus Perintangan Penyidikan Perkara Migor

Senin, 25 Mei 2026 | 22:16 WIB

BeritaNasional.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan mantan Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi terkait obstruction of justice (OOJ)...

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni (Beritanasional/Ahda)

POLITIK

Dukung Penindakan Pidana Korporasi Pencemar Lingkungan, DPR: Kerusakan Ekologis Kejahatan Berat

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:00 WIB

BeritaNasional.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung langkah Polda Riau menetapkan PT Musim Mas sebagai tersangka korporasi dalam dugaan perusakan lingkungan di sempadan Sungai Air Hitam...

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Beritanasional/Panji Septo)

HUKUM

Periksa Saksi dan Perwakilan PT Loco Montrado, KPK Dalami Perbuatan Melawan Hukum Korporasi

Jumat, 01 Mei 2026 | 07:00 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa saksi dan tersangka korporasi dalam dugaan korupsi kerjasama pengolahan anoda logam antara PT Aneka Tambang Tbk-PT Loco...

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, usai menjalani pemeriksaan, di Gedung Merah Putih KPK. (Beritanasional.com/ho/Oke Atmaja)

HUKUM

Tak Hanya Individu, KPK Pertimbangkan Jerat Korporasi di Kasus Fadia Arafiq

Kamis, 30 April 2026 | 09:45 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menjerat PT PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) sebagai tersangka korporasi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Beritanasional/Panji)

HUKUM

KPK Tegaskan Telah Terbitkan SP3 Kasus Anoda Logam karena Siman Bahar Meninggal Dunia

Selasa, 28 April 2026 | 09:08 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pihaknya resmi menerbitkan surat penghentian penyidikan (SP3) untuk tersangka Siman Bahar yang meninggal dunia.

Tersangka dugaan korupsi pengolahan anoda logam PT Antam dan PT Loco Montrado, Siman Bahar. (BeritaNasional/IG Maitreyawira School Kalbar)

HUKUM

KPK Terbitkan SP3 Tersangka Siman Bahar dalam Korupsi Antam-Loco Montrado

Sabtu, 25 April 2026 | 10:45 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk tersangka Siman Bahar (SB) alias Bong Kin Pin pada tanggal 23 April 2026....

Ketum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno saat berada di gedung KPK Jakarta Selatan. (BeritaNasional/Panji)

HUKUM

KPK Dugaan Japto Terima Dana Rutin dari Jasa Pengamanan Tambang

Rabu, 11 Maret 2026 | 21:16 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan adanya aliran dana jasa pengamanan yang diterima Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno.