Komisi XI DPR Sebut Wacana Penghapusan Kuota Impor demi Hapus Praktik Kartel

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menilai kebijakan penghapusan kuota impor perlu diterjemahkan menjadi reformasi tata niaga impor yang transparan dan adil.

Ia juga mengingatkan penghapusan kuota impor harus diarahkan untuk meningkatkan penerimaan negara dan melindungi produsen dalam negeri serta menjamin kesejahteraan petani.

Fauzi mengatakan kebijakan Prabowo ini bisa dibaca sebagai upaya menghapus praktik kartel dan rentai ekonomi dalam tata niaga impor.

"Instruksi Presiden Prabowo agar kuota impor dihapus, khususnya untuk komoditas pangan seperti daging sapi, harus dibaca sebagai upaya menghapus praktik kartel dan rentai ekonomi yang selama ini terjadi dalam tata niaga impor. Tapi, jangan berhenti sampai di sana. Kebijakan ini harus mampu meningkatkan penerimaan negara dan menjamin kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Jumat (11/4/2025).

Fauzi mengingatkan penghapusan kuota impor bukan membuka pintu impor seluas-luasnya. Pemerintah perlu menyiapkan instrumen pengganti yang menjamin perlindungan bagi pelaku usaha domestik serta mekanisme pasar yang terbuka dan terkendali.

"Penghapusan kuota bukan berarti liberalisasi impor. Negara harus hadir dengan instrumen yang memperkuat sisi penerimaan, seperti sistem tarif progresif, lelang izin impor terbuka, serta penguatan pengawasan agar tidak ada manipulasi harga dan data kebutuhan pangan," ujarnya.

Politikus Partai NasDem ini mengingatkan selama ini sistem kuota dikritik karena tidak transparan dan rawan praktik korupsi.

Fauzi merujuk pada sejumlah kasus korupsi yang mencuat dalam sektor impor pangan seperti bawang putih, gula, hingga daging sapi.

"Sudah cukup kita menyaksikan bagaimana rezim kuota menyuburkan korupsi dan ketimpangan. Ini momentum penting untuk membenahi tata kelola impor agar benar-benar berpihak pada rakyat dan tidak lagi menjadi lahan basah segelintir elite," tandasnya.

Diberitakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghapusan kuota impor, khususnya terhadap komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Prabowo menginstruksikan jajaran terkait untuk menghilangkan mekanisme kuota yang dapat menghambat kelancaran perdagangan.

“Tapi, yang jelas, Menko kemarin, Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada. Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” tegasnya.