Cegah Aksi Premanisme, Kejagung Kerahkan Intelijen

BeritaNasional.com -  Kejaksaan Agung (Kejagung) RI turut terlibat dalam upaya memberantas aksi premanisme sebagaimana instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Sebab,premanisme telah meresahkan masyarakat dan mengganggu iklim investasi.

Atas instruksi tersebut, Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menyampaikan pihaknya telah mengerahkan instrumen intelijen di setiap jajaran untuk melaksanakan upaya pencegahan.

“Tentu, kami punya instrumen intelijen yang lebih pada sisi pencegahan. Oleh karena itu, instrumen intelijen ini akan secara intensif dan sebenarnya selama ini kami sudah lakukan memberikan sosialisasi sosialisasi tentang kesadaran hukum masyarakat,” kata Harli kepada wartawan pada Minggu (18/5/2025).

Sebagaimana tagline yang dibangun ‘Kenali Hukum Jauhi Hukuman’, Kejagung turut bekerjasama dengan Polri, Kesbangpol dan tokoh di masyarakat untuk saling berkolaborasi meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

“Dalam rangka membangun kesadaran itu. Karena fungsi intelijen yang ada di kita adalah fungsi-fungsi pencegahan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan sasaran pemerintah ialah memberantas aksi premanisme, bukan organisasi masyarakat (ormas). 

Sebab, aksi premanisme telah meresahkan masyarakat dan mengganggu iklim investasi 

“Yang ingin diatasi dan dihilangkan oleh pemerintah adalah aksi premanisme, tindakan premanisme mau dia individual, mau dia organisasi, itu yang ingin nanti dihilangkan oleh pemerintah, dan hari ini pemerintah sedang membentuk tim khusus untuk mengatasi (premanisme) ini,” kata Hasan.

Hasan menyebut aksi premanisme menjadi perhatian pemerintah, sebab tindakanya telah menghambat investasi dan mengganggu dunia usaha.

“Investor takut masuk ke kita. Orang-orang ingin berusaha itu takut untuk berusaha di kita karena ada biaya-biaya tambahan, ada beban-beban tambahan akibat aksi dan ulah premanisme. Jadi, yang mengganggu itu adalah premanismenya,” kata Hasan.