Prabowo Minta Pemprov DKI Patungan Bangun Giant Sea Wall di Utara Jakarta

BeritaNasional.com -  Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah serius membangun proyek pengendali banjir Giant Sea Wall mulai Banten hingga Jawa Timur. Pembangunan tanggul raksasa ini  diperkirakan akan menelan biaya 80 miliar dolar Amerika Serikat. 

Prabowo mengungkapkan, pembangunan giant sea wall telah tertuang dalam perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak 1995.

"Bayangkan, 30 years ago (pembangunan sudah direncanakan) kalau tidak salah. Tapi kita tidak berkecil hati, sekarang tidak ada lagi penundaan, sudah enggak perlu lagi banyak bicara. Kita akan kerjakan itu segera," katanya dalam sambutan di acara penutupan Konferensi Infrastruktur Tahun 2025 di Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

Tanggul laut raksasa itu akan dibangun sepanjang 500 kilometer mulai Banten hingga Gresik Jawa Timur. Sementara pembangunan tanggulnya diperkirakan memakan waktu 15-20 tahun.

Namun untuk pembangunan di laut utara Jakarta diperkirakan hanya akan memakan waktu 8-10 tahun. Biaya yang dibutuhkan pun sekitar 8-10 miliar dolar AS.

"Tidak ada masalah, ada pepatah kuno, perjalanan 1.000 kilometer dimulai oleh satu langkah," uujanya. 

Lebih lanjut Prabowo mengatakan pembangunan giant sea wall di Jakarta akan dibiayai oleh pemerintah pusat serta pemerintah DKI Jakarta. Mengingat, APBD Jakarta 2025 menjadi anggaran pemerintah daerah tertinggi di Indonesia.

Saat membahas hal itu, Prabowo sempat  mencari kehadiran Gubernur Jakarta Pramono Anung di acara tersebut tapi Pramono tidak hadir.  Prabowo lantas meminta jajarannya untuk mencari tahu alasan Pramono tidak hadir dalam kegiatan tersebut.

"Di sini ada Gubernur, DKI, hadir tidak? DKI tidak hadir? Waduh, ini, coba diselidiki kenapa tidak hadir," ucap Prabowo.

"APBD-nya DKI sangat besar. Jadi saya bilang, DKI harus urunan pemerintah pusat urunan. Jadi. kalau delapan miliar dolar, katakanlah delapan tahun, berarti satu miliar dolar satu tahun. Tenang, DKI nyumbang. DKI setengah pemerintah pusat setengah," tukasnya.