Puan Maharani: Kenaikan Gaji Hakim Harus Diiringi Peningkatan Integritas

BeritaNasional.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kenaikan gaji para hakim perlu dibarengi peningkatan kinerja demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Ia berharap kenaikan gaji hakim meminimalisir penyimpangan di institusi peradilan.

"Menambah gaji hakim penting sebagai bentuk penghargaan negara terhadap fungsi peradilan. Peningkatan gaji juga harus diiringi dengan perbaikan integritas para hakim," ujar Puan dalam keterangannya, Jumat (13/6/2025).

"Integritas bukan komoditas yang bisa dibeli negara. Ia dibentuk dari sistem etik yang tegas, mekanisme audit yang ketat, dan keberanian menindak pelanggaran tanpa kompromi," sambungnya.

Menurut Puan, kebijakan kenaikan haji harus menjadi bagian kerangka reformasi yang menyeluruh dan terkoordinasi lintas lembaga.

"Pembenahan sistem peradilan tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan harus bersifat menyeluruh agar semua elemen penegak hukum bergerak dalam satu visi yang sama," ujarnya.

Politikus PDIP ini mendorong kebijakan kenaikan gaji hakim dibarengi langkah sistemik seperti penguatan dan independensi Komisi Yudisial (KY) dalam mengawasi etika dan perilaku hakim.

"Termasuk keterbukaan publik atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hakim, audit berkala dan independen terhadap perilaku serta putusan-putusan peradilan," ujar Puan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa gaji hakim di Indonesia akan mengalami kenaikan signifikan, hingga mencapai 280 persen.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam acara pengukuhan calon hakim di Mahkamah Agung (MA) pada Kamis (12/6/2025).

"Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji para hakim akan dinaikkan," ujar Prabowo dalam sambutannya.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para hakim.

"(Gaji akan dinaikkan) demi kesejahteraan para hakim," tegasnya.