Selamatkan Jakarta dari Banjir, Dedi Mulyadi Sebut Butuh Rp8 Triliun Gusur Rumah di Bantaran Sungai

Oleh: Lydia Fransisca
Selasa, 17 Juni 2025 | 15:39 WIB
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (BeritaNasional/Oke Atmaja)
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (BeritaNasional/Oke Atmaja)

BeritaNasional.com -  Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan, banyak bangunan di bantaran sungai di Jawa Barat menjadi salah satu penyebab banjir di Jakarta, Bekasi, dan Karawang.

Meski posisinya di bantaran sungai, Dedi menyebut bangunan yang didirikan itu memiliki sertifikat resmi. 

Oleh karena itu, dibutuhkan sekitar Rp8 triliun untuk menggusur alias membebaskan bangunan di sekitar daerah aliran sungai (DAS) agar normalisasi dapat dilakukan.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Gubernur Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) di Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025). Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Banten Andra Soni juga turut hadir dalam acara itu.  

"Berubahnya peruntukan lahan, seluruh daerah aliran sungai itu berdasarkan data yang saya miliki, itu sudah berisi rumah, perumahan, ber-IMB, bersertifikat, dan kalau ditotalkan penggantian kalau ada penggantiannya itu memerlukan Rp8 triliun," ujarnya. 

Aksi pembongkaran bangunan wisata di Puncak Bogor Jawa Barat yang ia lakukan beberapa waktu lalu, bertujuan menyelamatkan daerah hilir seperti Jakarta dari banjir.

"Penanganan saya di Puncak kemarin sesungguhnya kan saya lagi menjalankan sebuah tujuan utama menyelamatkan Jakarta dan Bekasi dan Bekasi," ungkapnya. 

"Kita kan perlu recovery lingkungan tuh, berapa ribu bangunan yang nanti harus saya angkat dari bantaran sungai"

Setelah nantinya normalisasi di bantaran sungai dilakukan, pemerintah juga harus melakukan pemulihan ruang terbuka hijau yang rusak akibat infrastruktur.

"Normalisasi sungainya harus dilakukan menyelesaikan problem di hulu, reboisasi harus kita dorong, berani berhadapan membongkar bangunan-bangunan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip lingkungan. Siapa sih yang menikmati dari seluruh kebijakan itu? ya Jakarta," tegasnya. sinpo

Editor: Sri Utami Setia Ningrum
Komentar: