Golkar Nilai Putusan MK Memisahkan Pemilu Berdampak pada Pemerintahan

BeritaNasional.com -  Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah, bisa berdampak terhadap jalannya pemerintahan.

Sebab dampak putusan itu akan ada kekosongan kurang lebih 2,5 tahun jabatan kepala daerah dan juga DPRD tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

"Nah, kemudian kita lihat saat ini keserentakan ini, program-program presiden aja kan dalam waktu hampir satu tahun pertama ini kan masih susah untuk diterapkan juga di Provinsi dan Kabupaten-Kota, apalagi yang agak jauh dari Jakarta," ujar Adies di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (1/7/2025).

"Nah, kita bisa bayangkan bagaimana seandainya itu terpisah sampai dua tahun setengah, ya kan? Program presiden ini yang baru sekarang ini setahun aja kan masih belum merata ya," jelasnya.

Adies khawatir presiden yang terpilih pada Pemilu 2029 mendatang tidak bisa maksimal menjalankan programnya akibat kekosongan pemerintahan di tingkat daerah.

"Kalau dua tahun setengah kapan itu program presiden bisa berjalan? Apakah program presiden yang dicanangkan dalam lima tahun bisa diterapkan dalam waktu dua tahun setengah? Katakan ini sudah loss hampir satu tahun, dalam waktu satu tahun setengah," ujarnya. 

"Padahal ini kan harus sinergi, ya kan? Indonesia kan negara kesatuan gitu, jadi memang harus semua terpusat dari atas sampai ke daerah, supaya pembangunan itu merata," tegas wakil ketua DPR RI ini.

Sementara itu, Golkar akan mengkaji putusan MK tersebut dan akan menyampaikan sikap resmi terhadap putusan MK.

"Nah, hal-hal seperti ini yang juga menjadi kajian-kajian kami di fraksi Golkar, implikasi dampak dan lain sebagainya," tukasnya.