Food Station Disorot, Gubernur DKI Minta Klarifikasi dan Transparansi

BeritaNasional.com -  Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman untuk menindaklanjuti temuan beras milik Food Station yang tidak sesuai mutu.

Pramono menyatakan bahwa Pemprov DKI tidak akan menutup-nutupi persoalan tersebut dan akan bertanggung jawab sepenuhnya.

"Apa pun yang menjadi arahan sekaligus temuan, saya katakan tidak boleh ditutup-tutupi. Semua harus bertanggung jawab, karena bagi saya keterbukaan itu penting," kata Pramono di Balai Kota, dikutip Kamis (24/7/2025).

Pramono juga meminta Food Station untuk menyampaikan penjelasan terbuka apabila temuan tersebut tidak benar, dan harus dijelaskan secara jujur kepada publik.

"Kalau kalian semua tidak melakukan seperti yang dipikirkan, ya harus disampaikan apa adanya," ujar Pramono.

Ia menyebutkan bahwa selama ini Food Station memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga pangan di Ibu Kota.

Oleh karena itu, Pemprov DKI memiliki tanggung jawab untuk memastikan operasional BUMD tersebut tetap berjalan dengan baik.

Jika dugaan beras oplosan itu terbukti benar, Pramono menegaskan akan menyerahkannya kepada aparat penegak hukum dan tidak akan ikut campur dalam proses hukumnya.

"Itu nanti urusan aparat penegak hukum. Saya tidak mau ikut campur dalam urusan itu," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memanggil jajaran PT Food Station Tjipinang Jaya buntut kasus beras premium oplosan ke Balai Kota.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, mengatakan bahwa pemanggilan tersebut akan dilakukan pada Selasa (22/7/2025).

"Direncanakan memang sore ini juga ada pertemuan dengan Food Station," kata Chico kepada wartawan di Balai Kota.

Meski demikian, Chico mengaku belum mengetahui bahwa Kementerian Pertanian menyatakan Food Station memproduksi beras yang mutunya tidak sesuai.