PDIP Minta Peristiwa Kudatuli Diakui sebagai Pelanggaran HAM Berat

BeritaNasional.com - Kepala Bidang Sejarah DPP PDIP Bonnie Triyana mengatakan, peringatan Kudatuli bukan sekadar seremoni tahunan. Tetapi upaya merawat ingatan kolektif atas sejarah perjuangan demokrasi.

Hal itu disampaikan Bonnie dalam peringatan peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli yang digelar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2025).

"Sejarah sering kali direkayasa karena kekuasaan takut pada ingatan. Tapi makin ditekan, makin kuat kita mengingatnya," ujar Bonnie.

Anggota Komisi IX DPR RI ini mengatakan, kehadiran 500 peserta dalam peringatan peristiwa Kudatuli menjadi bukti PDIP masih memiliki tempat di hati rakyat. Ia pun mendorong peristiwa Kudatuli diakui sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM.

"Kami minta peristiwa 27 Juli ini ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat ke-13, karena jelas negara saat itu ikut mengintervensi kedaulatan partai politik," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan, peristiwa Kudatuli menunjukan wong cilik harus bersatu. PDIP lahir dari rahim wong cilik.

"Kita adalah partainya wong cilik. Peristiwa 27 Juli menunjukkan kalau wong cilik itu bersatu, meskipun dihantam, ditekan, dia akan bangkit dan melawan. Dia tidak akan pernah mati," ujar Djarot.

Menurutnya, Kudatuli merupakan sejarah penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia karena menunjukkan betapa brutalnya kekuasaan Orde Baru dalam menumpas oposisi politik. Ia menyebut penyerangan terhadap Kantor DPP PDIP tahun 1996 sebagai tindakan kekerasan vulgar yang mencederai hak berserikat dan berbicara.

Djarot juga menyinggung bahaya demokrasi yang menyimpang, ketika kekuasaan hanya menjadi alat segelintir elite untuk memperkaya diri, bukan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Ia mengkritik maraknya korupsi, manipulasi konstitusi, dan gaya hidup elite yang menjauh dari nilai-nilai perjuangan.

"Jangan sampai kita menjadi mandor kalak, kerja kendor makan kuat. Jangan jadi kaya karena korupsi dan mengeruk sumber daya rakyat. Kekuasaan itu adalah ujian yang sesungguhnya," ujar eks Gubernur DKI Jakarta ini.