Dukung BRI jadi Sponsor PT Liga, Andre: Direksi Harus Lakukan Evaluasi Rutin

BeritaNasional.com - Komisi VI DPR RI mendukung penuh langkah pemerintah dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam memajukan sepak bola Tanah Air. Salah satunya, dengan menugaskan BRI sebagai sponsor liga sepak bola Tanah Air.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyataka dukungan yang diberikan pemerintah melalui kehadiran bank himbara jelas berdampak positif terhadap kemajuan sepak bola Indonesia.

"Jadi gini, kita tentu mendukung langkah pemerintah dan juga Danantara yang mensupport BRI untuk membantu sponsorship dari sepak bola, sehingga ada namanya BRI Super League," kata Andre di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

"Tentu kita mendukung langkah yang dilakukan pemerintah dengan menugaskan BRI, untuk mensupport perkembangan sepak bola di Indonesia," timpalnya.

Di samping dari itu, Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini juga mengungkapkan Komisi VI DPR akan mendukung pelaksanaan kompetisi di liga satu yang kini menjadi BRI Super League.

Namun, Andre menekankan Komisi VI DPR juga akan meminta manajemen BRI untuk melakukan evaluasi secara rutin kepada PT Liga. Evaluasi itu penting dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban PT Liga terhadap pemerintah.

"Kita akan meminta manajemen BRI melakukan evaluasi secara rutin kepada PT Liga karna PT Liga ini, kan menerima sponsorship dari BRI. Untuk memastikan bagaimana kinerja BRI ini benar benar transparan dan juga praktiknya bebas dari mafia sepak bola," tegasnya.

Andre mengingatkan BRI sebagai perusahaan yang menegakkan aturan goverentment, harus mengontrol pihak-pihak yang yang diberikan sponsor. Dia meminta BRI benar-benar mengawal pelaksanaan PT Liga, paling penting mengawasi dugaan praktik culas dari mafia bola. 

"Jadi kita minta nanti untuk memastikan mengawal, bagaimana GCG di PT liga berjalan, dan juga segala dugaan praktik mafia di PT liga ini di hilangkan. Untuk itu kita akan minta BRI melakukan evaluasi, karena dia berhak melakukan evaluasi," kata Andre.