Pramono Sampaikan Capaian Realisasi APBD 2025

Oleh: Sri Utami Setia Ningrum
Kamis, 28 Agustus 2025 | 09:30 WIB
Gubernur Jakarta Pramono Anung (kanan) bersama Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono. (Foto/Pemprov Jakarta)
Gubernur Jakarta Pramono Anung (kanan) bersama Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono. (Foto/Pemprov Jakarta)

BeritaNasional.com -  Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2025 yang mengindikasikan pencapaian positif.

Hingga 31 Juli 2025 pendapatan daerah tercatat senilai Rp43,65 triliun atau 56% dari target Rp91,34 triliun.

Dari total APBD Rp91,34 triliun, pendapatan daerah sudah mencapai Rp43,65 triliun. "Artinya telah tercapai 56%. Dan kita memang kurang lebih 10 sampai 15% di atas pendapatan nasional di bidang pajak," kata Pramono.

Pramono menjelaskan, belanja daerah juga sudah terserap Rp30,95 triliun atau 37% dari target. Dengan capaian tersebut, APBD DKI mencatat surplus Rp14,67 triliun serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp18,56 triliun.

Selain kondisi APBD, Pramono juga memaparkan indikator makroekonomi Jakarta. Pertumbuhan ekonomi ibu kota pada Semester I 2025 tercatat 5,18%, sedikit di atas nasional yang berada di level 5,12%.

Kontribusi Jakarta terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional juga masih dominan, yakni 16,6%. Inflasi di Jakarta tercatat 2,22% yang menunjukkan daya beli masyarakat tetap terjaga.

"Artinya bahwa sebenarnya Jakarta terjaga dengan baik momentum pertumbuhannya. Sehingga karena Jakarta mempunyai kontribusi 16,61% dari GDP, ini juga memberikan kontribusi yang baik bagi pemerintah secara nasional," terangnya. 

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pun turun menjadi 6,18%, meski Pramono mengakui penurunannya belum signifikan. Di sisi lain, nilai investasi yang masuk ke DKI pada semeyster I 2025 mencapai Rp140,8 triliun.

"Pengangguran di Jakarta sekarang ini 6,18 persen, mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Mengalami penurunan tapi menurut saya masih bisa dilakukan perbaikan"

Ia menegaskan, transparansi pengelolaan APBD menjadi prioritas. Ia menyebutkan konferensi pers APBD ini merupakan yang pertama kali digelar di tingkat provinsi, meniru praktik pemerintah pusat.

"Tapi di pusat sejak era pemerintahan yang lalu, selalu Ibu Menteri Keuangan menyampaikan kepada publik sebagai bentuk bagian pertanyaan dan jawaban apa yang akan kami lakukan dengan APBD yang ada di tahun 2025-2026 ini," tukasnya. (Antara)sinpo

Editor: Sri Utami Setia Ningrum
Komentar: