Pemerintah Setuju Lembaga Baru Urus Reforma Agraria

BeritaNasional.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni sepakat membentuk lembaga baru untuk mengurus reforma agraria. Menurut dia, lembaga baru ini dibutuhkan untuk mengurai masalah yang ada.

Hal itu disampaikan dalam audiensi dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).

"Pada intinya, saya setuju dengan ide tadi, Pak Dasco. Perlu memang ada suatu kelembagaan yang antarsektoral, antarkementerian, untuk mengurai kebuntuan-kebuntuan yang kita alami selama ini dalam proses reforma agraria ini," kata Antoni.

Ia mengakui, selama ini, banyak konflik agraria yang terjadi karena aturan yang saling bertabrakan. Misalnya, kementeriannya tidak bisa mengeluarkan kebijakan terkait status lahan karena bersinggungan dengan Perhutani yang notabene holding BUMN.

Karena itu, Antoni sepakat perlu adanya lembaga baru yang bisa mengkoordinasikan antarlembaga terkait masalah agraria.

"Saya kira sebuah lembaga, saya tidak tahu apakah itu komite, apakah itu badan yang memang dapat menjadi tempat di mana para menteri bisa berkoordinasi, termasuk diantaranya misalkan dengan aparat penegak hukum, KPK, Kejaksaan," kata Antoni.

Sementara itu, dalam audiensi bersama pimpinan, KPA mengusulkan pembentukan kelembagaan khusus untuk menjalankan reforma agraria. KPA sudah mengajukan usulan itu sejak era Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri sampai Presiden ketujuh Joko Widodo, tetapi tidak diakomodasi.

"Kami ingin ada kelembagaan khusus untuk menjalankan reforma agraria," kata Sekjen KPA Dewi Kartika dalam audiensi.

Dalam kesimpulan audiensi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkap DPR mendorong pemerintah membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria.

"DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria," ujar Dasco.