Pastikan SPPG Penuhi Standar, Kemenkes Percepat Pengurusan SHLS

BeritaNasional.com - Pemerintah mengambil langkah cepat untuk menjamin kebersihan dan kualitas makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dilakukan menyusul adanya kasus keracunan di sejumlah daerah yang dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SHLS) menjadi kunci utama. Sertifikat ini wajib dimiliki oleh seluruh SPPG yang mengelola dapur MBG.

"Kita akan percepat supaya semua SPPG yang ada itu memenuhi standar dari kebersihannya, standar dari orang-orangnya, standar juga dari prosesnya," kata Menkes Budi yang dikutip dari Antaranews pada Minggu (28/9/2025).

SPPG Bermasalah Ditutup Sementara, Fokus Kontrol Proses Masak

Sebelumnya, Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menyepakati SLHS adalah syarat mutlak bagi setiap SPPG.

Selain mewajibkan SLHS, Menkes Budi menyampaikan bahwa pemerintah menyempurnakan langkah pengamanan makanan dengan mengontrol secara ketat setiap tahapan penyediaan makanan.

"Kami tadi sudah bersama-sama dengan BGN (Badan Gizi Nasional) akan mengontrol proses dari persiapan makanannya, mulai dari pemilihan bahannya, pengolahan makanannya, kemudian penyajiannya seperti apa. Itu semua sudah kita sepakati bahwa nanti akan kita bantu bersama-sama agar tidak terjadi lagi (kasus keracunan)," tegasnya.

Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam kesempatan yang sama juga mengumumkan bahwa SPPG yang terbukti bermasalah menyusul kasus keracunan akan langsung ditutup sementara.

“SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara dilakukan evaluasi dan investigasi,” ucap Zulhas.

Evaluasi ini akan berfokus pada faktor kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG. 

Zulhas juga mewajibkan SPPG untuk mensterilkan seluruh alat makan, serta memperbaiki proses sanitasi, terutama terkait kualitas air dan alur pembuangan limbah.