KPK Dukung Presiden Prabowo Bersihkan BUMN dari Korupsi

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang bertekad menata ulang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan pihaknya berperan aktif dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi di sektor tersebut.

"KPK mendukung penuh langkah presiden yang terus mendorong perbaikan tata kelola pada BUMN," ujar Budi di Gedung Merah Putih, Selasa (30/9/2025).

"Salah satunya melalui pendekatan upaya pemberantasan mengingat korupsi salah satu akar masalah yang berakibat pada inefisiensi bisnis di BUMN," imbuhnya.

Menurut Budi, praktik korupsi di BUMN kerap muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari penyuapan, rekayasa pengadaan barang dan jasa, hingga menyebabkan kerugian negara.

Ia menyebutkan, KPK sudah berulang kali mengungkap kasus serupa lewat penindakan hukum untuk menciptakan BUMN yang lebih bersih dari praktik rasuah.

Selain penindakan, lanjut Budi, KPK juga konsisten memperkuat pencegahan agar korupsi tidak kembali terjadi.

"Melalui penerapan bisnis yang berintegritas, niscaya BUMN menjalankan kebijakan ekonomi dan pelayanan publik, semakin efektif, efisien, dan memberikan sumbangsih optimal bagi penerimaan negara," jelas Budi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan tekadnya untuk merombak tata kelola BUMN. Ia memberikan tenggat waktu tiga tahun agar perusahaan pelat merah meningkatkan kinerja sekaligus kontribusinya pada negara.

Prabowo menyoroti adanya penyalahgunaan aset negara oleh oknum birokrat di sejumlah BUMN. Ia menilai tindakan menyembunyikan aset demi kepentingan pribadi tidak bisa ditoleransi.

"Saya perintahkan bersihkan itu BUMN. Kadang-kadang nekat-nekat mereka itu diberi kepercayaan negara, dia kira itu perusahaan nenek moyang. Perusahaan rugi dia tambah bonus untuk dirinya sendiri, brengsek bener itu," ujar Prabowo.

"Saya mau kirim kejaksaan dan KPK untuk kejar-kejar itu,” tegasnya.