KPK Dorong Pemprov Riau Perkuat Pencegahan Korupsi Usai Kasus Abdul Wahid

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap proses hukum terkait dugaan kasus pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid menjadi pembelajaran.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, lembaganya berharap hal itu menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Riau untuk memperkuat langkah pencegahan korupsi.

Menurutnya, KPK berharap kasus tersebut menjadi pemantik bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk lebih serius dalam menjaga integritas tata kelola pemerintahan.

"Harapannya dengan adanya proses hukum ini, dengan adanya penyidikan dugaan tindak pidana korupsi ini kemudian menjadi trigger,” ujar Budi di Gedung Merah Putih, Kamis (6/11/2025).

“Menjadi pemantik bagi pemerintah provinsi dan para pemangku kepentingan lainnya untuk kemudian menindaklanjuti melalui langkah-langkah pencegahan korupsi yang lebih serius," imbuhnya.

Budi menegaskan, KPK melalui tugas dan fungsi koordinasi serta supervisi akan terus melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap seluruh pemerintah daerah, termasuk di Pemprov Riau.

Ia menjelaskan, salah satu upaya tersebut dilakukan melalui program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).

Program ini, kata Budi, mengukur delapan fokus area yang memiliki risiko tinggi terjadinya tindak pidana korupsi sekaligus berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Selain itu, KPK juga memberikan perhatian khusus terhadap aspek perencanaan dan penganggaran daerah.

Melalui pemantauan tersebut, KPK ingin memastikan agar setiap program pemerintah daerah disusun berdasarkan skala prioritas yang benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

"Harapannya perencanaan yang dilakukan sesuai dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat sehingga betul-betul menggunakan indikator untuk mengukur skala prioritas itu," jelas Budi.

Ia menambahkan, efektivitas penggunaan anggaran daerah juga menjadi perhatian utama agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar dimanfaatkan dengan baik.

"Termasuk dalam hal penggunaan anggaranya agar pemerintah daerah bisa secara efektif dan efisien menggunakan setiap rupiah dari APBD tersebut untuk pembangunan di daerah," tutup Budi.