Komisi Reformasi Polri Himpun Pandangan Ormas, Ini Poin Masukan Utamanya

BeritaNasional.com -  Komisi Percepatan Reformasi Polri kembali menggelar audiensi bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil di Lounge Adhi Pradana, STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta, pada Selasa (18/11/2025).

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menyebut undangan audiensi ini sebagai bentuk keterbukaan yang dihadiri beberapa organisasi yang fokus dalam menyikapi permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM).

“Mereka adalah tokoh-tokoh dan aktivis pergerakan HAM serta kemanusiaan yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan bangsa dan negara, khususnya terkait percepatan reformasi Polri berdasarkan pengalaman mereka,” ujar Jimly dalam keterangan resminya.

Menurutnya, saran dan masukan yang diberikan akan menjadi pijakan dalam menyusun kesimpulan nanti, dengan menghimpun berbagai pandangan lebih luas dari berbagai pihak.

“Apa yang nantinya kami rumuskan sebagai policy reform atau kebijakan baru harus benar-benar sesuai aspirasi masyarakat,” tegasnya.

Masukan pertama disampaikan Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG), Daniel Awigra, yang menyoroti pentingnya penguatan sistem internal guna mendukung profesionalisme setiap anggota Polri.

“Perbaikan dalam proses rekrutmen, pendidikan, pelatihan, dan meritokrasi merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan kualitas pelayanan kepolisian semakin meningkat,” ujar Daniel.

Kemudian, Centra Initiative, melalui Al Araf, menilai bahwa penyempurnaan tata kelola menjadi elemen utama dalam memperkuat kinerja Polri di masa mendatang.

“Meritokrasi dan pengawasan yang lebih transparan akan mendukung Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara optimal,” ucapnya.

Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, turut menyampaikan pandangan mengenai sejumlah isu yang banyak dirasakan masyarakat.

“Ada beberapa hal seperti penanganan laporan masyarakat, persoalan kedisiplinan, dan mekanisme pengawasan yang memerlukan perhatian khusus untuk penyempurnaan ke depan,” tuturnya.

Sedangkan Ketua Umum NEFA, Dodi Ilham, memberikan catatan terkait pentingnya penguatan sistem pembinaan personel.

“Pembenahan pada aspek rekrutmen, pendidikan, mutasi, serta mekanisme penghargaan dan sanksi merupakan bagian dari proses panjang reformasi yang telah didorong sejak lama,” jelasnya. Ia juga menekankan kembali peran community policing sebagai pendekatan yang dapat mempererat hubungan Polri dengan masyarakat.

Lebih lanjut, Ketua Badan Pengurus LSAM, Sandrayati Moniaga, menyoroti perlunya perhatian lebih pada aspek yang mendukung inklusivitas dan modernisasi institusi.

“Gender mainstreaming dan pembaruan di bidang digital penting untuk memperkuat kualitas pelayanan publik. Kami berharap seluruh proses reformasi dapat tetap berorientasi pada prinsip hak asasi manusia,” ujarnya.