Menko PMK: Hunian Korban Banjir Sumatera Sepenuhnya Ditanggung Pemerintah

BeritaNasional.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menjamin pemerintah yang akan membangun hunian tetap untuk korban bencana banjir Sumatera.

"Skema hunian tetap itu adalah hunian tetap itu dibangun sebenarnya oleh pemerintah," ujar Pratikno saat konferensi pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Namun, untuk masa tanggap darurat, pemerintah akan menyiapkan hunian sementara. Tetapi tidak menutup dibangun hunian tetap jika memungkinkan.

"Jadi, untuk sementara di era tanggap darurat itu kita kalau tidak bisa langsung hunian tetap maka dibangun hunian sementara, tapi kalau bisa langsung hunian tetap ya langsung dibangun hunian tetap," jelas Pratikno.

Ia menjamin masalah hunian seluruhnya ditanggung oleh pemerintah. Tidak akan membebankan kepada warga yang terdampak.

"Itu adalah tidak menjadi beban dari warga yang terdampak. Itu adalah hunian yang dibangun oleh pemerintah atau mungkin sumbangan dari pihak lain," ujar Pratikno.

Sebelumnya, Pemerintah menyiapkan pembangunan puluhan ribu hunian sementara (huntara) di tiga provinsi terdampak bencana yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) sebagai bagian dari upaya penanganan darurat dan pemulihan awal bagi masyarakat. Dalam kunjungannya ke Provinsi Sumbar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung salah satu lokasi huntara di Kabupaten Agam, pada Kamis (18/12/2025).

Atas arahan presiden, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan membangun hunian sementara yang tersebar di Sumbar sebanyak 2.559 unit, Sumut 5.158 unit dan Aceh mencapai 36.328 unit. Dengan demikian, total pembangunan hunian sementara di tiga wilayah tersebut tercatat sebanyak 44.045 unit.

Pembangunan huntara ini ditujukan untuk memastikan masyarakat terdampak memiliki tempat tinggal yang layak selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan. Pemerintah menegaskan bahwa penyediaan huntara menjadi prioritas agar aktivitas sosial dan ekonomi warga dapat segera pulih.

Keterangan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden menyebut bahwa data kebutuhan hunian sementara ini bersifat sementara dan masih dapat mengalami penyesuaian sesuai perkembangan situasi di lapangan. Pemerintah pun terus melakukan koordinasi antarkementerian dan daerah guna memastikan pembangunan huntara dapat berjalan dengan optimal dan segera bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.