Laporan ke Prabowo, Satgas PKH Siapkan 8.077 Hektare Lahan untuk Relokasi Warga Tesso Nilo

BeritaNasional.com - Satuan Tugas Perlindungan Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menyiapkan lahan seluas 8.077 hektare untuk menjadi lokasi untuk relokasi pemukiman warga yang sebelumnya berada di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Riau.

Perkembangan penanganan terkait kawasan TNTN itu disampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat acara penyerahan hasil pemulihan kerugian negara di Gedung Bundar, Kejagung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

“Telah menyiapkan lahan hasil penguasaan kembali seluas 8.077 hektar untuk merelokasi penduduk kawasan TNTN,” kata Burhanuddin..

Selain lahan, kata Burhanuddin, dari hasil pendataan petugas di lapangan, upaya pemulihan kawasan TNTN turut berdampak pada tujuh pemukiman (desa) dengan jumlah penduduk 5.733 KK berjumlah 22.183 jiwa dan 573 bangunan rumah.

“Sarana pendidikan 12 sekolah, jumlah rumah ibadah sebanyak 52, fasilitas kesehatan 12. Selanjutnya, jumlah kepala keluarga yang telah didaftarkan untuk mengikuti program relokasi sebanyak 1.465 KK,” terangnya 

Disisi lain, Burhanuddin juga melaporkan, untuk proses relokasi yang telah terealisasi sebanyak 227 KK dari lahan perkebunan sawit seluas 6.330,78 hektar pada 20 Desember 2025.

“Hukum harus tegak, dan penegakan hukum yang tegas diperlukan sebagai rangka menjaga stabilitas nasional,” jelasnya.

“Kita pastikan bahwa kehutanan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah yang dimiliki bangsa Indonesia, harus dikelola dan dilestarikan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok orang,” tambah dia.

Bantah Usir Paksa

Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) membantah adanya upaya pengusiran paksa warga dari tindakan penertiban kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang telah dilakukan.

Demikian disampaikan Kasum TNI Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon yang menjadi bagian dari Satgas PKH yang memastikan kondisi di taman nasional tersebut saat ini masih kondusif.

“Jadi ada isu katanya akan diusir paksa, tidak (ada tindakan pengusiran paksa),” tegas Richard saat jumpa pers Satgas PKH di Gedung Kejagung, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Meski begitu, Richard tak memungkiri adanya propaganda yang muncul terkait isu pengusiran paksa. Sehingga, saat ini pihaknya tengah gencar untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak termakan informasi tidak benar.

“Namun tetap ada propaganda- propaganda yang menciptakan isu seperti ada pengusiran, relokasi, dan lain-lain. Nah inilah kita dari Satgas semuanya, baik dari pusat, termasuk dibantu Forkompinda dalam hal ini dari Gubernur dan dari Polda memberikan sosialisasi,” ujarnya.