Mendagri Sebut Persoalan Data Jadi Kendala Penyaluran Bantuan Bencana Sumatera

BeritaNasional.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti kendala utama dalam percepatan pemberian bantuan bagi korban bencana di Sumatera, yakni masalah kecepatan pendataan. Hingga saat ini, masih banyak pemerintah daerah yang belum menyetorkan data lengkap para korban terdampak.

Dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Senin (29/12), Tito menekankan pentingnya data berbasis nama dan alamat (by name, by address) untuk mengklasifikasikan tingkat kerusakan rumah penduduk.

Tito memerinci bencana ini melanda 18 kabupaten/kota di Aceh, 18 di Sumatera Utara, dan 16 di Sumatera Barat. Namun, progres pendataan dari tiap wilayah tersebut menunjukkan hasil yang berbeda-beda.

"Persoalannya adalah data. Sumatera Barat sudah hampir mengirimkan semua datanya, Sumatera Utara baru sebagian, dan yang paling banyak belum mengirimkan adalah Aceh," ungkap Tito.

Guna mengatasi kebuntuan tersebut, Mendagri meminta BNPB dan BPS untuk turun langsung ke lapangan mengumpulkan data. 

Data tersebut akan divalidasi oleh kepolisian, kejaksaan, dan BPKP guna memastikan akuntabilitas karena menyangkut penggunaan anggaran negara.

Pemerintah berkomitmen untuk segera mencairkan bantuan tanpa harus menunggu seluruh data rampung 100 persen. Data awal yang masuk akan langsung dijadikan acuan untuk pembayaran bantuan.

"Yang penting punya data baseline dulu, segera serahkan ke BNPB dan Kemensos. BNPB akan langsung membayar," tegasnya.

Berdasarkan data sementara di tiga provinsi, tercatat kerusakan sebagai berikut:

• Rumah Rusak Ringan: 68.855 unit
• Rumah Rusak Sedang: 37.520 unit
• Rumah Rusak Berat: 56.108 unit

Tito menjelaskan bahwa jika bantuan untuk kategori rusak ringan dan sedang segera disalurkan, hal tersebut dapat memberikan dampak besar pada pengurangan kepadatan di posko pengungsian.

"Jika bantuan untuk kategori rusak ringan dan sedang diberikan segera, jumlah pengungsi bisa berkurang hingga 60 persen. Mereka bisa kembali ke rumah sambil dibantu pembersihan dan isi rumahnya oleh Kemensos. Jadi, pemerintah tinggal fokus memikirkan 40 persen sisanya untuk dibuatkan hunian sementara dan hunian tetap," tandasnya.