Ketua DPD RI Dukung Pilkada Tidak Langsung untuk Pemilihan Gubernur

BeritaNasional.com -  Ketua DPD RI Sultan Najamudin mendukung wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung. Ia menyinggung mahalnya biaya politik di Indonesia akibat sistem pemilihan langsung.

“Kita very high cost politik, mulai dari DPRD, provinsi, kabupaten, kota, pilkada bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden. Mungkin termahal di dunia,” ujar Sultan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Sultan mengusulkan agar penyelenggaraan Pilkada secara langsung dikaji ulang karena kerap memakan biaya besar yang harus dikeluarkan oleh calon kepala daerah.

“Kalau saya secara pribadi, dengan mahalnya biaya politik, mahalnya anggaran negara yang dikeluarkan hanya untuk perhelatan pilkada dan pilpres, serta mahalnya biaya yang dikeluarkan oleh calon itu sendiri, maka saya melihat hal ini harus ditinjau ulang,” ujarnya.

Sultan mengusulkan Pilkada tingkat provinsi dapat menggunakan mekanisme tidak langsung atau melalui DPRD. Namun, untuk tingkat kabupaten/kota, hal tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut.

“Nah, tapi tidak serta-merta ini langsung dikembalikan seolah-olah pilkada langsung itu tidak boleh terjadi. Itu harus dikembalikan pada mekanisme yang lebih deliberatif atau asimetris. Secara pribadi saya pernah mengatakan bahwa titik tengahnya mungkin di tingkat provinsi,” ujarnya.

Sultan menilai gubernur dapat dipilih melalui DPRD karena merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Oleh sebab itu, untuk memudahkan koordinasi antara pemerintah pusat dan provinsi, pemilihan gubernur dinilai memungkinkan dilakukan secara tidak langsung.

“Nah, kalau provinsi itu tidak langsung, rasionalisasinya masih bisa dimungkinkan dan lebih mudah. Karena apa? Karena sebagai wakil pemerintah pusat di daerah adalah provinsi. Jadi, guna memudahkan koordinasi ke depan, ada baiknya atau memungkinkan pilkada provinsi atau gubernur tidak perlu dipilih langsung,” jelasnya.