RDPU Komisi III Bersama Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc Indonesia Bahas Hak keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc

Oleh: Elvis Sendouw
Rabu, 14 Januari 2026 | 18:56 WIB
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR bersama  Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc Indonesia. (BeritaNasional/Elvis Sendouw) Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR bersama  Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc Indonesia. (BeritaNasional/Elvis Sendouw) Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR bersama  Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc Indonesia. (BeritaNasional/Elvis Sendouw) Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR bersama  Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc Indonesia. (BeritaNasional/Elvis Sendouw) Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR bersama  Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc Indonesia. (BeritaNasional/Elvis Sendouw)
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR bersama Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc Indonesia. (BeritaNasional/Elvis Sendouw)

BeritaNasional.com -  Koordinator Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc Indonesia Aidil Akbar (tengah), Ade Darussalam (kiri), Siti Noor Laila (kedua kiri), Sugiyanto (kedua kanan), dan Titu Tumuli (kanan) menyampaikan pendapat saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026). Rapat tersebut digelar untuk menerima masukan dari Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc Indonesia terkait perubahan Perpres No 5 Tahun 2013 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim Ad Hoc. (BeritaNasional/Elvis Sendouw)sinpo

Editor: Elvis Sendouw
Komentar: