Komisi VIII Dorong Pemerintah Siapkan Skenario Darurat Penyelenggaraan Haji 2026

BeritaNasional.com - Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta pemerintah menyiapkan berbagai skenario menghadapi potensi eskalasi konflik yang dapat berdampak pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Marwan mengatakan hingga kini Komisi VIII belum secara resmi membahas persiapan haji karena DPR masih dalam masa reses.

Meski demikian, pihaknya mendorong pemerintah mulai mengkaji berbagai langkah antisipatif.

“Secara formal di Komisi VIII belum dibicarakan karena kita masih dalam keadaan reses. Tetapi kita ingin pemerintah mengambil langkah-langkah,” kata Marwan di kompleks parlemen, Senayan, Jumat (6/3/2026).

Menurut dia, salah satu skenario paling aman secara teknis adalah tidak memberangkatkan jemaah jika situasi keamanan di kawasan Timur Tengah tidak dapat diprediksi. Namun, opsi tersebut dinilai sangat berat dari sisi psikologis umat.

“Kalau dari sisi paling aman, tidak memberangkatkan haji karena eskalasinya tidak bisa diprediksi. Tetapi itu dari sisi psikologis beragama, itu mungkin agak berat,” ujarnya.

Ia menambahkan pemerintah perlu memastikan perlindungan terhadap dana layanan yang telah dibayarkan apabila skenario pembatalan terjadi.

“Pemerintah kita dorong dapat meyakinkan berbagai pihak penyedia layanan supaya yang sudah dibayarkan itu tidak hilang, dengan prinsip force majeure,” ucapnya.

Kemungkinan terburuk dalam penyelenggaraan haji, kata Marwan, adalah jemaah Indonesia tidak dapat segera pulang jika terjadi peningkatan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Marwan mengatakan pemerintah harus menyiapkan perhitungan biaya serta skenario penanganan jika kondisi keamanan berubah saat jemaah sudah berada di Arab Saudi.

“Kalau posisinya aman, umpamanya berangkat, tapi tiba-tiba di sana tidak bisa pulang. Ternyata eskalasinya setelah mereda meningkat lagi,” kata Marwan.

Ia menegaskan jemaah tidak boleh dibebani tambahan biaya jika kondisi darurat terjadi. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan berbagai alternatif penempatan maupun pemulangan jemaah.

“Pertama, menghitung cost yang harus ditanggung oleh jemaah, dan tentu jemaah tidak mungkin dibebani. Itu harus dikaji ulang cara menempatkan jemaah di Saudi,” ujarnya.

Menurut dia, opsi jalur penerbangan alternatif juga perlu disiapkan jika rute normal tidak dapat dilalui akibat situasi keamanan.

“Tidak mungkin juga jemaah berlama-lama. Harus ada alternatif, umpamanya mungkinkah penerbangan dibelokkan dari Afrika,” katanya.