OTT Jadi Obat Paling Efektif Tangkap Kepala Daerah, Sosialisasi Sia-sia

BeritaNasional.com -  Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito menilai maraknya operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah di Jawa Tengah dipicu persoalan struktural yang belum terselesaikan, khususnya kebutuhan dana non-budgeter yang terus menekan kepala daerah.

Lakso menyebut tingginya kebutuhan dana demi relasi politik, DPRD, dan hubungan dengan aparat penegak hukum menciptakan kondisi yang membuat kepala daerah rentan terseret praktik korupsi.

“Secara fundamental, terdapat persoalan besar terkait kebutuhan dana non-budgeter. Baik kepada relasi politik seperti DPRD maupun jatah penegak hukum serta auditor,” ujar Lakso dalam keteragngan tertulis, Selasa (17/3/2026).

Menurutnya, tekanan tersebut menjadikan kepala daerah berada pada posisi membutuhkan dana signifikan demi keberlangsungan kekuasaan. Situasi ini mendorong praktik pemerasan, suap, dan transaksi gelap lainnya.

“Kondisi tersebut membuat kepala daerah membutuhkan dana besar untuk melanggengkan kekuasaannya,” ucapnya.

Lakso menegaskan pencegahan berbasis edukasi tidak lagi memadai karena motif kepala daerah melakukan korupsi jauh lebih kuat dibanding efek sosialisasi.

“Pencegahan dan sosialisasi tidak akan selesai mengatasi persoalan ini. Kepala daerah akan tetap melakukan karena tingginya tekanan motif,” kata Lakso.

Ia menyebut langkah KPK yang mengintensifkan OTT merupakan pendekatan yang tepat pada situasi saat ini.

“KPK sudah pada tahap tepat melakukan OTT sebagai obat dari sisi penegakan hukum agar risiko melakukan korupsi semakin tinggi,” ujar dia.

Menurutnya, peningkatan risiko hukum akan menciptakan efek jera yang lebih kuat dibanding pendekatan edukatif.

“Semakin tinggi risiko, semakin baik sistem pencegahan akan terbentuk dan semakin takut kepala daerah melakukan tindakan,” ucapnya.

“Penindakan adalah strategi terbaik pencegahan. Sosialisasi akan menjadi sia-sia tanpa adanya risiko,” tandasnya.