Waspadai Gejolak Global, Pemerintah Perkuat Strategi Hilirisasi dan Bauran Kebijakan Ekonomi

BeritaNasional.com - Di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, pemerintah Indonesia terus pasang kuda-kuda melalui penguatan agenda hilirisasi industri. 

Hal tersebut menjadi bagian dari strategi besar transformasi ekonomi nasional untuk mendongkrak nilai tambah produk dalam negeri, memperluas lapangan kerja, sekaligus meningkatkan daya saing di kancah internasional.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap dinamika geopolitik global, terutama yang berkaitan dengan jalur perdagangan vital.

“Ketegangan geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah dan jalur strategis seperti Selat Hormuz, perlu diantisipasi karena berpotensi mengganggu rantai pasok global dan memicu kenaikan harga energi,” ujar Menko Airlangga melalui siaran persnya pada Jumat (17/4/2026).

Meski dibayangi risiko global, Airlangga menegaskan fundamental ekonomi Indonesia sejauh ini masih menunjukkan ketahanan yang impresif.

Pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,11 persen pada 2025 diproyeksikan bakal merangkak naik ke angka 5,3 persen pada tahun 2026.

Optimisme ini didukung oleh angka inflasi yang terkendali, tingkat kepercayaan konsumen yang tinggi, serta surplus neraca perdagangan yang terus berlanjut. 

Tercatat, permintaan domestik menjadi motor utama dengan kontribusi mencapai 54 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 

Kondisi ini semakin diperkuat dengan sektor perbankan yang memiliki likuiditas memadai dan rasio utang luar negeri yang relatif sehat.

Bauran Kebijakan: Dari Fiskal hingga Energi

Untuk memitigasi risiko, Pemerintah menerapkan strategi bauran kebijakan yang komprehensif. Pertama, optimalisasi APBN melalui efisiensi belanja dan pengalihan anggaran (refocusing) ke sektor-sektor produktif.

Kedua, koordinasi ketat dengan Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi pasar dan penggunaan mata uang lokal (local currency transaction).

Ketiga, percepatan penyaluran stimulus fiskal seperti bantuan pangan, serta penguatan ketahanan energi melalui program Biodiesel B50 dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Selain pembenahan di dalam negeri, pemerintah agresif memperluas akses pasar global melalui berbagai perjanjian perdagangan seperti Indonesia–EU CEPA dan Indonesia–Canada CEPA.

Kerja sama bilateral juga kian diperkuat, termasuk hasil kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia yang memberikan dampak positif pada sektor energi dan manufaktur. 

Melalui skema Government-to-Government (G2G) dan Business-to-Business (B2B), Indonesia mengamankan pasokan minyak mentah dan LPG jangka panjang, hingga menjajaki potensi kerja sama nuklir.