KPK Nilai Parpol Berperan Penting Cegah Korupsi Sejak Dini

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan partai politik memiliki peran strategis sebagai pilar demokrasi sekaligus garda awal dalam upaya pencegahan korupsi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, parpol politik bukan semata instrumen kontestasi elektoral.

“Akan tetapi juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, memperjuangkan kepentingan publik, serta melahirkan kader-kader terbaik bangsa,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Senin (27/4/2026).

Menurutnya, dalam konteks pemberantasan korupsi, partai politik menjadi fondasi penting dalam membangun integritas pejabat publik. Proses kaderisasi dinilai sangat menentukan kualitas kepemimpinan di masa depan.

“Melalui sistem kaderisasi partai politik, lahir calon-calon pemimpin yang kelak mengisi jabatan strategis sebagai pejabat publik, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif,” katanya.

Budi menekankan penguatan kaderisasi, pendidikan politik, serta rekrutmen politik yang transparan dan akuntabel menjadi langkah krusial untuk mencegah korupsi sejak awal. Ia menyebut praktik korupsi kerap berakar dari proses politik yang tidak sehat.

“Korupsi tidak selalu bermula ketika seseorang telah menjabat, tetapi kerap berakar sejak proses politik yang mahal, transaksional, dan minim integritas,” ucapnya.

KPK juga mencatat masih adanya tantangan dalam menjaga integritas proses politik. Berdasarkan data penindakan sejak 2004 hingga 2025, terdapat 1.951 pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan profesi, dengan 371 di antaranya merupakan anggota DPR/DPRD.

“Selain itu, terdapat 176 pelaku yang merupakan wali kota atau bupati, serta 31 lainnya yang melibatkan gubernur. Bahkan, dalam satu tahun terakhir, KPK telah melakukan tangkap tangan terhadap 11 kepala daerah,” tutur Budi.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan pentingnya perbaikan sistem politik agar jabatan publik diisi oleh individu berintegritas. KPK, kata dia, tidak hanya mengedepankan penindakan, tetapi juga pendekatan pencegahan dan pendidikan.

“KPK terus memperkuat pendekatan tersebut melalui Program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) dan Program Penguatan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas),” ujarnya.

Program tersebut juga menyasar penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, serta melibatkan masyarakat melalui kampanye antikorupsi, termasuk gerakan Hajar Serangan Fajar.

“Praktik vote buying dan money politic bukan hanya merusak kualitas demokrasi, tetapi juga menjadi pintu masuk korupsi yang berulang di kemudian hari,” kata Budi.

Ia menegaskan perbaikan tata kelola partai politik akan berdampak luas terhadap kebijakan publik dan pemerintahan.

“Ketika proses kaderisasi dibangun dengan integritas, maka pemimpin yang lahir pun akan memiliki orientasi pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan transaksional,” ucapnya.