Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur, DPR Desak Dirut KAI Tanggung Jawab

BeritaNasional.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, menilai kecelakaan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur mengindikasikan adanya kegagalan sistemik dalam manajemen operasional yang seharusnya bisa dicegah.

Firnando mendorong evaluasi sistem KRL yang dinilai tidak mampu mendeteksi keberadaan kereta yang berhenti di depannya.

"Dalam sistem perkeretaapian modern, keberadaan teknologi seperti automatic signaling, train protection system, hingga fail-safe mechanism seharusnya dapat mencegah terjadinya tabrakan, bahkan dalam kondisi human error sekalipun. Ketidakmampuan sistem dalam mengantisipasi kondisi tersebut menunjukkan adanya celah serius dalam integrasi teknologi dan pengawasan operasional," ujarnya, Selasa (28/4/2026).

Firnando juga menyoroti tanggung jawab manajerial di tingkat tertinggi, terutama Direktur Utama KAI. Ia menegaskan, dalam perspektif tata kelola BUMN, kegagalan yang berdampak fatal tidak bisa dibebankan hanya pada level teknis di lapangan.

"Ada pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pengawasan, kesiapan sistem keselamatan, serta standar operasional yang diterapkan. Ini adalah tanggung jawab manajemen puncak. Kami mendesak Dirut KAI untuk mengundurkan diri," tegasnya.

Firnando juga menilai kejadian ini mencerminkan lemahnya implementasi manajemen keselamatan (safety management) yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam industri transportasi publik.

Ia menekankan bahwa keselamatan tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif, melainkan harus terintegrasi dalam setiap lini operasional, mulai dari perencanaan perjalanan, pengaturan sinyal, hingga pengendalian lalu lintas kereta secara real-time.

Selain itu, ia mendorong dilakukannya audit menyeluruh terhadap manajemen operasional KAI, termasuk evaluasi sistem komunikasi antarstasiun, prosedur pemberhentian darurat, serta keandalan teknologi deteksi dan pengendalian kereta.

Menurutnya, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) harus bertindak secara transparan dalam menyampaikan hasil investigasi untuk mengembalikan kepercayaan publik sekaligus memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Firnando menegaskan bahwa insiden ini harus menjadi momentum bagi KAI untuk melakukan reformasi serius dalam sistem keselamatan transportasi. Dengan meningkatnya volume penumpang dan frekuensi perjalanan kereta, kebutuhan akan sistem yang lebih canggih, responsif, dan berlapis menjadi tidak terelakkan.

"Keselamatan publik adalah prioritas utama. Tidak boleh ada kompromi dalam hal ini," pungkasnya.