BPS Catat RW Kumuh Jakarta Menyusut Jadi 211 Wilayah, Pramono Soroti Wilayah Tambora

BeritaNasional.com - Badan Pusat Statistik (BPS) RI mencatat, masih terdapat 211 RW kumuh pada 2026 dari total 2.759 RW di Jakarta. Mengenai hal itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, jumlah RW kumuh tersebut menurun dibanding 2017 yang mencapai 445 RW. 

“Jadi, ada penurunan RW kumuh dari 445 di tahun 2017 menjadi 211 di tahun ini. Penurunannya kurang lebih 52,58 persen. Jadi kalau mau melihat sederhananya begini, dalam satu tahun pemerintahan saya dan lebih dikit lah ya, sekarang ini menjadi 211 RW," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, dikutip Kamis (7/5/2026).

Meski demikian, Pramono mengakui persoalan kekumuhan di Jakarta belum sepenuhnya selesai.

"Saya tidak mau mengklaim bahwa itu semua adalah hasil dari apa yang kami lakukan, tetapi kalau melihat perkembangan jumlah penduduk bertambah," ujar Pramono. 

"Kemudian persoalan-persoalan lapangannya juga semakin kompleks, ada penurunan hampir 52 persen lebih menurut saya sudah hal yang luar biasa dan saya mensyukuri itu," tambahnya.

Adapun wilayah Jakarta Barat menjadi salah satu fokus utama penanganan karena memiliki jumlah RW kumuh terbanyak. 

“Di Barat paling banyak dan itu memang di lapangannya hampir semua RW, hampir semua kelurahan saya sudah keliling dari 267, memang beberapa itu di Barat terutama misalnya lah di Tambora dan sebagainya (kumuh) dan kami akan turun untuk itu," ucap Pramono.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa metode pendataan RW kumuh kini menggunakan kombinasi survei lapangan dan teknologi citra satelit. 

“Jadi intinya kami menggunakan dua pendekatan, pendekatan pendataan langsung di lapangan ditambah dengan kalibrasi melalui metodologi citra satelit," kata Amalia.

Ia menjelaskan, penentuan kawasan kumuh tidak hanya berdasarkan kondisi bangunan, tetapi juga aspek sanitasi dan lingkungan. 

“Jadi esensinya adalah kekumuhan dari suatu RT yang kemudian nanti kita agregasi menjadi RW kumuh, tidak hanya dilihat dari bentuk bangunan dan kepadatan bangunannya saja dan kondisi kelayakan bangunan, tetapi juga dilihat dari kondisi fasilitas lingkungan dan sanitasi," tandasnya.