DPR Tekankan Urgensi Penguatan Regulasi Siber di Tengah Ancaman Global

BeritaNasional.com - Anggota Komisi I DPR RI Yulius Setiarto menilai dinamika geopolitik global, termasuk konflik AS–Iran, semakin menegaskan pentingnya Indonesia memperkuat ketahanan dan keamanan siber. 

Ia menyebut eskalasi ancaman digital harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk segera melengkapi perangkat regulasi domestik.

“Kita semestinya memahami risiko bahwa serangan siber bukan lagi sekadar potensi, melainkan juga realitas ancaman yang harus diantisipasi sebagai pertaruhan kedaulatan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/5/2025). 

Menurutnya, infrastruktur vital negara berpotensi diambil alih melalui serangan siber apabila mekanisme proteksi nasional masih lemah.

Ia menyinggung contoh peretasan jaringan listrik Ukraina pada 2015 sebagai ilustrasi konkret bagaimana sistem vital dapat dilumpuhkan. 

Yulius menyatakan situasi global saat ini, terutama ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, dapat memunculkan imbas terhadap keamanan siber Indonesia.

Di sisi domestik, Yulius menilai kerentanan semakin besar akibat belum terbentuknya lembaga pengawas perlindungan data pribadi (PDP) sebagaimana diamanatkan UU PDP. 

Infrastruktur pusat data nasional pun masih bertumpu pada fasilitas sementara yang dinilai belum ideal untuk menopang keamanan data strategis negara.

“Peringatan ini tentu senada dengan kekhawatiran terhadap pengaruh antek asing, sebagaimana sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, yang mengancam stabilitas nasional dan kedaulatan negara,” urainya.

Ia menegaskan perlunya percepatan pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) guna memperkuat kerangka regulasi nasional. 

RUU tersebut, menurutnya, dibutuhkan untuk menutup celah hukum yang selama ini membuat perlindungan siber Indonesia belum optimal.

“Penguatan ketahanan siber menjadi kebutuhan sangat esensial,” tegasnya.