Tanggapi DPR, Pemerintah Ungkap Kendala Tahap Awal Program MBG

BeritaNasional.com -  Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap langkah pemerintah menghadapi tantangan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tahap awal. Purbaya mengakui ada sejumlah tantangan di awal, seperti kesiapan rantai pasok, distribusi pangan hingga kapasitas logistik di daerah.

Selain itu ada kendala pelaksanaan program MBG di lapangan, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

"Menanggapi pandangan Fraksi Partai Demokrat mengenai kesiapan implementasi MBG di tahap awal, pemerintah tidak menutup mata terhadap realita di lapangan. Tantangan awal dalam mengeksekusi program ini bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal," ungkap Purbaya saat menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi DPR terhadap RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2025 di Rapat Paripurna DPR Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Pemerintah mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperkuat rantai pasok pangan melalui pemberdayaan pelaku ekonomi lokal.

Pun pemerintah akan memperkuat pelibatan sentra produksi rakyat, badan usaha milik desa (BUMDes), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan penyedia lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan program MBG.

"Sebagai langkah konkrit pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal untuk menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG," terangnya.

Lebih lanjut Purbaya menanggapi pandangan fraksi Gerindra, PAN dan PKS terkait pelaksanaan belanja secara optimal, efisiensi dan efektif.

Pemerintah juga akan memperkuat kualitas belanja negara dengan menerapkan prinsip anggaran berkualitas sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.

"Pemerintah akan terus memperkuat kualitas belanja melalui penerapan prinsip anggaran berkualitas yaitu belanja yang direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, prioritas, transparansi, dan akuntabilitas"

Selanjutnya pemerintah akan menerapkan prinsip kebijakan pengelolaan anggaran negara yang berfokus pada efisiensi, efektivitas, dan nilai manfaat (spending better) melalui penajaman belanja Kementerian/Lembaga, penguatan belanja yang berdampak langsung kepada masyarakat dan peningkatan sinergi belanja pemerintah pusat dan daerah.

"Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga menerapkan prinsip spending better melalui penajaman belanja K/L, efisiensi belanja yang kurang produktif, penguatan belanja yang berdampak langsung kepada masyarakat, serta peningkatan sinergi antara belanja pusat dan daerah," tukasnya.