Pemerintah Realisasikan Belanja Negara Rp1.656 Triliun hingga Juni 2026

BeritaNasional.com - Pemerintah merealisasikan belanja negara sebesar Rp1.656 triliun hingga akhir Juni 2026, atau tumbuh 17,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Percepatan belanja dilakukan sejak awal tahun untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah mempercepat penyaluran belanja agar dampaknya terhadap perekonomian dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun.

"Belanja pemerintah memang ditarik lebih awal agar pelaksanaannya lebih merata sepanjang tahun, sehingga dampaknya terhadap perekonomian menjadi lebih baik," kata Purbaya dalam keterangannya, Sabtu (25/7/2026).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi belanja pemerintah pusat hingga Juni 2026 mencapai Rp1.298,6 triliun atau 41,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp3.149,7 triliun.

Angka tersebut tumbuh 29,4 persen dibandingkan semester I 2025. Dari jumlah itu, belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp658,9 triliun, sedangkan belanja non-K/L sebesar Rp639,7 triliun.

Belanja K/L meningkat untuk membiayai sejumlah program prioritas pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), pembangunan infrastruktur, hingga pembayaran THR dan gaji ke-13 ASN.

Realisasi belanja barang K/L tercatat Rp267,4 triliun atau naik 100,7 persen dibandingkan semester I 2025. Kenaikan tersebut terutama didorong penyaluran anggaran Program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp98,8 triliun, Dana BOS Swasta Rp4,8 triliun, insentif biodiesel Rp20,1 triliun, pelayanan kesehatan Rp7,8 triliun, serta stabilisasi pangan Rp3,2 triliun.

Selain itu, belanja pegawai mencapai Rp203,8 triliun atau naik 24,8 persen dibandingkan tahun lalu. Kenaikan tersebut dipengaruhi pengangkatan 355 ribu ASN baru, percepatan pembayaran tunjangan pendidikan bagi tenaga non-PNS, serta realisasi THR dan gaji ke-13 ASN pusat, TNI, dan Polri.

Sementara itu, belanja modal naik menjadi Rp109,4 triliun dan belanja bantuan sosial mencapai Rp78,3 triliun.

Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat subsidi dan kompensasi energi. Hingga semester I 2026, realisasi subsidi dan kompensasi mencapai Rp233 triliun atau 52,1 persen dari pagu APBN.

Dana tersebut digunakan antara lain untuk penyaluran BBM bersubsidi sebanyak 7,98 juta kiloliter, LPG 3 kilogram sebesar 3,56 juta ton, listrik bersubsidi bagi 43,1 juta pelanggan, pupuk bersubsidi 4,5 juta ton, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 2,4 juta debitur.

Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga semester I 2026 mencapai Rp357,4 triliun atau 51,6 persen dari pagu APBN.

Dana tersebut dimanfaatkan antara lain untuk pembayaran gaji 4,3 juta ASN daerah, BOS bagi 42,3 juta siswa, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) untuk 5,8 juta peserta didik PAUD, Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 992 ribu siswa, serta tunjangan bagi 616 ribu guru.