Pemprov DKI Diminta Berdayakan BUMD untuk Kendalikan Inflasi
Indonesiaglobe.id - Lembaga kajian publik, Jakarta Barometer meminta Pemprov DKI untuk memberdayakan BUMD guna mengendalikan inflasi.
Direktur Jakarta Barometer Jim Lomen Sihombing menilai perseroan daerah menjadi instrumen pemerintah yang berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian daerah maupun nasional.
"Bagi instansi atau BUMD atau siapa pun yang berkaitan dengan layanan publik, jika ada kenaikan harga atau kebijakan baru, sebaiknya melakukan sosialisasi secara masif, jangan sampai masyarakat terbodohi," kata Jim di Press Room Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2024).
Selain sosialisasi secara masif, BUMD harus meningkatkan pelayanan yang lebih baik daripada sebelumnya.
Jim pun mencontohkan seperti penyediaan air minum yang dilakukan oleh PAM Jaya.
BUMD itu sudah belasan tahun tidak menaikan tarif air kepada pelanggannya, sedangkan air merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan.
Saat ini, PAM Jaya masih mematok tarif sesuai Pergub Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air Minum Semester 1 Tahun 2007, yakni kelompok rumah tangga sederhana dikenakan tarif Rp3.550 per tiga meter kubik atau 3.000 liter.
Air mineral dalam kemasan 600 ml yang dijual di pasaran bisa mencapai Rp 5.000 per botol. Bahkan, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tinggal di rumah susun (rusun) hanya dikenakan Rp 1.050 per tiga meter kubik.
Sementara itu, nilai investasi pengelolaan air dianggap sangat mahal. Perseroan harus melakukan berbagai tahapan dalam mengelola air agar layak digunakan sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 492 tahun 2014 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
"Jika mau ada penyesuaian (tarif dan layanan), ya lakukan sosialisasi secara masif," ujar Jim.
Lebih lanjut, Jim meminta PAM Jaya untuk memberikan diskon penggunaan air bersih di saat musim hujan seperti ini.
Jim menilai, kebutuhan air bersih saat banjir justru meningkat karena warga memerlukan air untuk membersihkan rumahnya yang kotor akibat sisa-sisa banjir.
"Kalau masyarakat lagi kena banjir, mereka butuh air yang banyak. Jadi, kalau perlu dipotong karena satu hari banjir, kerugian yang dialami masyarakat itu cukup besar," jelasnya.
5 bulan yang lalu
DUNIA | 1 hari yang lalu
GAYA HIDUP | 1 hari yang lalu
HUKUM | 1 hari yang lalu
POLITIK | 1 hari yang lalu
HUKUM | 1 hari yang lalu
OLAHRAGA | 1 hari yang lalu
PERISTIWA | 1 hari yang lalu
POLITIK | 1 hari yang lalu
OLAHRAGA | 2 hari yang lalu
OLAHRAGA | 2 hari yang lalu