Meski Dapat Petisi,  Menteri Pendidikan Jerman Tolak Mundur

BeritaNasional.com - Menteri Pendidikan Jerman Bettina Stark-Watzinger menolak seruan pengunduran dirinya terkait dengan dugaan perannya dalam mempertimbangkan sanksi terhadap para ilmuwan universitas yang mendukung hak mahasiswa pro-Palestina untuk melakukan demo di kampus-kampus.

Seperti dilaporkan Anadolu, Selasa, petisi pengunduran diri Stark-Watzinger tersebut telah diserukan oleh lebih dari 2.500 akademisi negara itu.

“Saya tidak melihat alasan untuk melakukan pengunduran diri itu,” kata Stark-Watzinger menjawab pertanyaan pers di Berlin. Ia tetap bersikukuh mempertahankan jabatannya.

Pernyataan menteri tersebut muncul setelah pemecatan seorang pejabat tinggi kementerian pendidikan pada akhir pekan lalu karena tanggapan yang gagal terhadap perselisihan mengenai kebebasan akademik dan hak untuk melakukan protes.

Sabine Doering, yang bertanggung jawab terhadap perguruan tinggi di Jerman, dilaporkan telah mempertimbangkan rencana untuk memberikan sanksi, berupa pemotongan keuangan, kepada para profesor universitas yang menentang penutupan kamp protes pro-Palestina di sebuah universitas di Berlin.

“Saya tidak memberikan perintah terkait dengan konsekuensi pendanaan yang diperiksa, dan saya juga tidak menginginkannya,” ucap Stark-Watzinger.

Lembaga penyiaran publik Jerman ARD melaporkan pekan lalu tentang email yang menunjukkan bahwa tinjauan hukum telah diminta di dalam kementerian mengenai pertimbangan pemotongan dana akademisi.

Stark-Watzinger telah menyatakan bahwa dia telah mengatur agar fakta-fakta kasus tersebut diselidiki secara menyeluruh dan transparan.

Ia menegaskan, pemeriksaan potensi konsekuensi menurut undang-undang pendanaan memang diminta dari departemen terkait.

Pada Minggu (16/6/2024), lebih dari 2.500 akademisi menandatangani surat yang menuntut agar Stark-Watzinger mengundurkan diri atas dugaan upayanya menghukum dosen universitas yang mendukung hak mahasiswa pro-Palestina untuk melakukan protes.

“Akademisi di Jerman mengalami serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap hak-hak dasar mereka pada peringatan 75 tahun Undang-Undang Dasar,” kata para ilmuwan dalam sebuah pernyataan.

Dikutip dari Antara, para akademisi menegaskan tindakan yang diambil oleh kementerian baru-baru ini membuat posisi Stark-Watzinger sebagai menteri tidak dapat dipertahankan.

“Perintah internal untuk memeriksa sanksi politik semacam itu merupakan tanda ketidaktahuan konstitusional dan penyalahgunaan kekuasaan secara politik,” ucap kalangan akademisi.